Advertisement
Siaran TV Analog Disetop Setelah RUU Ciptaker Disahkan
Seorang wanita menonton acara televisi. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyepakati peralihan siaran televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) bakal dilakukan paling lambat dua tahun setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Adita mengungkapkan DPR bersama pemerintah telah selesai melakukan pembahasan mengenai klaster telekomunikasi dan penyiaran, termasuk mengenai ASO.
Advertisement
“Sudah selesai. Sudah diketok. ASO 2 Tahun. RUU Ciptaker disahkan baru 2 tahun setelah itu ASO,” kata Willy kepada JIBI, Selasa (29/9/2020).
Willy menjelaskan jika merujuk pada putusan tersebut maka penggelaran ASO harus sudah teralisasi pada akhir 2022 atau awal 2023.
Sementara itu, Direktur Penyiaran Kemenkominfo Geryantikan Kurnia mengatakan bahwa klaster telekomunikasi dan penyiaran pada RUU Ciptaker sudah selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Hanya saja, dia belum dapat menjelaskan lebih banyak mengenai skema ASO nantinya karena masih menunggu pengesahan RUU Ciptaker.
“Nunggu disahkan paripurna,” kata Gery.
Pembahasan mengenai ASO termuat pada pasal 60A RUU Ciptaker. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknoloogi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
Kemudian migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana yang dimaksud dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulainya berlaku undang-undang ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari analog ke digital diatur dengan peraturan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
