Heboh Beras Fortifikasi Palsu, Bapanas Awasi 40 Merek
Bapanas memperketat pengawasan 40 merek beras fortifikasi di ritel modern. Lebih dari 100 sampel diuji dan izin edar bisa dicabut jika melanggar.
Murid kelas VI Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa mengikuti Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/5)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Madrasah maupun pesantren diperbolehkan kembali melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, namun Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan ada empat harus dipenuhi.
“Madrasah boleh memilih (pembelajaran tatap muka), dengan pertimbangan masing-masing. Namun tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, agar semuanya tetap aman,” kata Menag pada Webinar yang disiarkan pada kanal Youtube Kemendikbud RI, Jumat (7/8/2020).
Baca juga: Kunjungan Dibatasi, Wisatawan di Taman Pintar Yogyakarta Mayoritas Rombongan Keluarga
Menurutnya, hal ini diputuskan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuatnya bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
“Saya akan dukung apa yang sudah disampaikan (Mendikbud) tadi. Sama-sama kita dukung ini, sama-sama kita upayakan untuk menyukseskan dengan sebaik mungkin,” ujarnya.
Sekurangnya, Menag menyebutkan ada empat hal yang menjadi persyaratan madrasah atau pun pesantren melakukan pembelajaran tatap muka.
Baca juga: Makam Gus Dur di Jombang Masih Ditutup, Ini Saran untuk Warga yang Ingin Ziarah
Pertama, lingkungan madrasah/pesantren aman Covid-19. Kedua, guru, ustadz, atau pengajar lainnya aman Covid-19.
Ketiga, murid atau santrinya aman Covid-19. Keempat, pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.
Menag juga menuturkan bahwa saat ini hampir seluruh pesantren di Indonesia telah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.
Dengan melakukan empat hal di atas, Menag menyampaikan bahwa kondisi pesantren hingga saat ini aman dari penyebaran Covid-19.
Alhamdulillah sejauh ini boleh dikatakan yang kita tahu, hanya ada tiga pesantren (ada kasus Covid-19)," imbuhnya.
Adapun, untuk pembukaan madrasah dia menyatakan memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan pesantren.
“Kalau di madrasah kan siswanya datang, kemudian kembali lagi ke rumah. Kita tidak tahu dia mampir ke mana dulu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Menag mengajak masyarakat khususnya orang tua siswa untuk ikut memantau pergerakan siswa apabila madrasah mulai melakukan pembelajaran tatap muka.
“Ingatkan anaknya agar langsung pulang ke rumah,” ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah memperbolehkan seluruh sekolah di zona hijau dan zona kuning untuk kembali mulai kegiatan belajar secara tatap muka.
Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem menyatakan pelaksanaannya diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat guna mencegah penularan Covid-19.
Selain itu, dia menegaskan bahwa pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah juga harus dilakukan atas izin dari orang tua siswa. Apabila, orang tua keberatan anaknya melakukan belajar tatap muka di sekolah, Nadiem menyatakan siswa bisa tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Bapanas memperketat pengawasan 40 merek beras fortifikasi di ritel modern. Lebih dari 100 sampel diuji dan izin edar bisa dicabut jika melanggar.
Kelurahan Klitren melatih sekitar 30 perempuan membuat batik shibori dan jumputan untuk meningkatkan keterampilan serta membuka peluang usaha.
Ambarrukmo Group mengundi 44.000 kupon milik 550 member AmbarrukmoPlus dalam Shopfest October Reward dengan hadiah motor, iPad Air, Dyson, hingga logam mulia.
Berawal dari budidaya ayam Polandia, Mahasvin Farm Sleman kini memelihara lebih dari 150 satwa eksotis, termasuk merak dan burung unta.
Pelaku UMKM didorong meningkatkan literasi digital dan menerapkan etika bisnis agar mampu memaksimalkan penjualan, menjaga kepercayaan konsumen, dan bertahan da
MUI menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Larangan mencakup penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.