Advertisement
Kasus Covid-19: Indonesia hingga Jepang Bermunculan Klaster Kantor
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Klaster perkantoran semakin menambah daftar panjang kasus Covid-19 di Tanah Air. Di Ibu Kota, DKI Jakarta sendiri, sektor tersebut menyumbang ratusan pasien baru. Mereka adalah kalangan pegawai.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima Suara.com--jaringan Harianjogja.com, terhitung sudah ada 375 pegawai dari 59 kantor di Jakarta yang terpapar corona. Kantor-kantor ini berasal dari berbagai instansi, mulai kementerian, kepolisian, swasta, hingga Pemprov DKI.
Advertisement
Kementerian Keuangan dan Kemendikbud menyumbang angka terbanyak dengan total masing-masing 25 dan 22 kasus. Sementara dari kalangan Pemprov DKI, 23 pegawai Sudin KPKP Jakut dinyatakan positif menjadi yang paling banyak.
Secara keseluruhan, BUMN Antam menjadi yang paling banyak menyumbang angka positif corona dari kalangan pegawai di Jakarta dengan 68 kasus.
Baca Juga: Cegah Klaster Baru Muncul, Pemkab Gelar Uji Swab di Sejumlah Pesantren
Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, membenarkan data tersebut. Menurutnya data ini dikumpulkan dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan para pegawai akan virus corona.
"Ya [data itu benar]. Agar menjadi kewaspadaan kita bersama agar taat protokol kesehatan di kantor dan di luar kantor," ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2020).
Mengenai temuan ini, Dwi mengatakan pihaknya sudah melakukan tindak lanjut dengan melacak dan menelusuri kontak para pasien positif. Selain itu kantor-kantor itu sudah ditutup sementara untuk disterilisasi.
"Untuk kantor dilakukan desinfeksi di area yang bisa berpotensi risiko penularan," katanya.
Tidak hanya di Indonesia, klaster perkantoran juga muncul di di Tokyo, Jepang.
Mengutip Bisnis.com--jaringan yang dilansir dari Channel News Asia, kasus di Tokyo meningkat drastis sebanyak 55 kasus pada Rabu (24/6/2020) yang mana klaster perkantoran menjadi penyumbang terbanyak kasus tersebut.
Kota metropolitan Tokyo dengan populasi sebesar 14 juta itu sempat berhasil menjaga kasus baru di bawah 20 kasus sehingga mencabut keadaan darurat pada 25 Mei.
Tokyo mengatakan akan memberlakukan kembali pembatasan jika terjadi penambahan kasus baru hingga 50 atau lebih. Gubernur Tokyo Yuriko Koike telah memperingatkan adanya klaster baru dari perkantoran yang menambah tujuh kasus baru.
"Klaster di tempat kerja telah menjadi masalah besar akhir-akhir ini. Bisnis seperti restoran sedang mengambil langkah untuk membuat partisi dan semacamnya, tetapi sulit untuk membuat pencegahan seperti apa di kantor," kata Koike.
"Kasus terakhir memberi tahu kita bahwa kantor juga bisa menjadi kelompok, jadi kami ingin semua orang berpikir lagi tentang seperti apa bentuk normal baru untuk tempat kerja," lanjutnya.
NHK melaporkan, pemerintah Tokyo mengumumkan terdapat 48 kasus baru per 25 Juni 2020. Jumlah masyarakat di Tokyo yang telah dites positif sekarang berada pada angka 5.943.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara, Bisnis, Channel News Asia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement