Advertisement
Pemerintah Bakal Panggil Kepala Daerah yang Urung Cairkan Dana Pilkada
Foto ilustrasi. - Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil kepala daerah yang belum juga merealisasikan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 hingga Bulan Agustus.
Ardian mengatakan, terhadap pemda yang proses transfernya masih di bawah 100 persen secara berkala terus dilakukan penekanan agar proses pencairannya dapat segera diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020.
"Selanjutnya, terhadap pemerintah daerah yang transfernya kepada KPU dan Bawaslu kurang dari 40 persen, kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk dibuatkan teguran pada kepala daerah dimaksud," ujar Ardian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7/2020).
Tercatat, per tanggal 24 Juli Pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPU yakni Rp9,22 trilliun atau 90,49 persen, sementara realisasi pencairan untuk Bawaslu yakni Rp3,05 trilliun atau 88,32 persen, sedangkan untuk PAM yaitu Rp574,88 milliar atau 37,64 persen.
Baca Juga: Kecewa Hasil Rekomendasi Pilkada 2020, Pengurus PDIP Gunungkidul Mundur
"206 pemda, di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi telah 100% transfer ke KPU," kata Ardian.
Sementara itu terdapat lima pemda yang transfernya kurang dari 40 persen, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, Kabupaten Karawang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Halmahera Barat.
Sedangkan untuk pencairan terhadap Bawaslu, tercatat 203 pemda, di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalsel, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi, telah 100% transfer ke Bawaslu.
"Terdapat empat pemda yang transfernya kurang dari 40 persen, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Pegunungan Bintang," katanya.
Berita ini sudah tayang di Inews.id dengan judul "Kemendagri Akan Panggil Kepada Daerah yang Belum Cairkan Dana Pilkada"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : INews.id
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Buruh Minta Penambahan Cuti Bersama Lebaran 2023 Dikaji Lagi
Kemenhub Akan Tindak Maskapai yang Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif
Stok Pangan Nasional Jelang Lebaran 2023 Dipastikan Aman
Diancam, Mahfud Siap Klarifikasi soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Advertisement
Perahu Tambang Terbalik di Surabaya, Belasan Orang Jadi Korban
Harga Tiket Pesawat Jelang Mudik Lebaran Dipantau KPPU
Ini Alasan Pemerintah Tambah Cuti Bersama Lebaran 2023
Simak Tips Mengelola Pesangon PHK agar Tidak Terjerat Utang
Advertisement
Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh Indonesia Akan Mogok Nasional
Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Jogja Selama Ramadan 2023
Alasan Pemerintah Minta Pengusaha Beri THR Sebelum 19 April 2023
Sah! 3 Parpol Pengusung Anies Resmi Bentuk Koalisi Perubahan
Daftar 5 Bakal Cawapres Anies Baswedan, Ada Tokoh-Tokoh NU
Advertisement
Cek! Syarat Pendaftaran UTBK SNBT 2023
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Ini 10 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia pada 2023
Advertisement
Berita Populer
- Ketum Parpol Absen saat Deklarasi Capres Anies, Ada Apa?
- Cek! Syarat Pendaftaran UTBK SNBT 2023
- Daftar 5 Bakal Cawapres Anies Baswedan, Ada Tokoh-Tokoh NU
- Sah! 3 Parpol Pengusung Anies Resmi Bentuk Koalisi Perubahan
- Alasan Pemerintah Minta Pengusaha Beri THR Sebelum 19 April 2023
- Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Jogja Selama Ramadan 2023
- Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh Indonesia Akan Mogok Nasional
Advertisement
Advertisement
