Advertisement
Jokowi Akan Bubarkan 18 Lembaga Negara, Refly Harun Sarankan Dimulai dari Internal Istana
Refly Harun - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut Presiden Joko Widodo seharusnya memulai upaya pembubaran 18 lembaga negara dari lingkungan internal Istana Kepresindenan.
Pasalnya, ada sejumlah lembaga negara yang memiliki kedudukan setingkat kementerian. Relfy membandingkan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Sekretariat Negara.
“Jadi ada tiga orang yang jabatannya setara menteri, bayangkan. Dan masing-masing memiliki kelembagaan sendiri yang gemuk, belum lagi sekretariat, staf khusus, dan sebagainya,” kata Refly saat memberi keterangan lewat kanal Youtbe miliknya pada Selasa (14/7/2020).
Dengan demikian, dia mengatakan rasionalitas Jokowi bakal dapat diikuti oleh sejumlah pihak karena berdasarkan pada keputusan yang objektif.
Refly juga meminta Jokowi tidak pandang bulu dalam membubarkan sejumlah kelembagaan negara terkait dengan kontrak politik yang dia "teken" pada saat kontestasi Pemilihan Presiden tahun lalu.
“Ada rasionalitas dan obyektivitas dalam upaya restrukturisasi kelembagaan negara yang harus dimulai dari tangga Istana dulu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melakukan perampingan di pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan membubarkan lembaga negara. Presiden pun telah mengantongi 18 lembaga dalam daftar pembubaran.
"Dalam waktu dekat ini ada 18 [lembaga akan dibubarkan]," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi. Hal ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara. Meskipun demikian, dia tidak menyebutkan lembaga negara apa saja yang bakal dibubarkan.
"Kalau bisa kembalikan ke Menteri, Kementerian, Dirjen, Direktorat, Direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi? Ke komisi-komisi itu lagi?" ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hak Independensi saat Sidang Kasus Kanjuruhan
Advertisement
Jadwal Lengkap Buka Puasa untuk DIY selama Ramadan 2023
Dilarang Jokowi, Ketua MUI: Bukber Itu Baik, Larangan Tak Realistis
Daftar CEO Penerima Pesangon Terbesar di Dunia
Inilah Dua Jurus Jitu PT KAI Berantas Calo Tiket Mudik Lebaran 2023
Advertisement
Deretan Negara Terkecil di Dunia: No.1 Ada Vatikan
Harga Emas Antam, Jumat 24 Maret 2023 Sentuh Rp1.096.000 Per Gram
Pebalap Astra Honda Optimis Tampil Dominan di Asia
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik, Jumat 24 Maret 2023: Sentolo dan Sleman Kena Giliran
Berita Pilihan
Advertisement
Organisasi Masyarakat Sipil Sayangkan Sikap Polisi Kulonprogo di Kasus Penutupan Patung Bunda Maria
Advertisement
Ingin Buka Puasa di Hotel? Ini 3 Rekomendasi Tempat di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Alasan Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama: Pejabat Sedang Disorot
- Aturan Anyar, PNS Meninggal Dunia Kini Dapat Manfaat Asuransi Rp8 Juta
- Muhammadiyah Sebut Pejabat Sebaiknya Tak Dilarang Buka Puasa Bersama
- Tolak UU Cipta Kerja Disahkan, Partai Buruh Soroti Poin-Poin Ini
- Ini Link Download UU Cipta Kerja
- BEM UI Trending Gara-gara Pamer Meme Puan Berbadan Tikus
- Ini Isi Surat Jokowi yang Larang Pejabat Buka Puasa Bersama
Advertisement
Advertisement
