Bawaslu: Pilkada 2020 Rawan Politik Uang & ASN Tak Netral

Harianjogja.com, JAKARTA--Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 rawan akan politik uang dan tidak netralnya Aparat Sipil Negara (ASN). Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait saling bekerja sama agar menahan hal tersebut tidak terjadi.

Afifuddin mengungkap, hal tersebut ditemukan dalam indeks kerawanan Pilkada Serentak 2020. Tanpa menjelaskan secara detail, ia menyebut hasil dari indeks tersebut membuat pihaknya sangat khawatir.

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk Pilkada besok ini yang paling dikhwatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netraliras ASN," ungkap Afifuddin dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/6/2020).

BACA JUGA : Sudah Bisa Dipastikan, Suharsono Vs Halim Bakal Bertarung

Afifuddin kemudian menerangkan dari indeks kerawanan itu, ada 369 data yang menunjukkan ketidaknetralan ASN. Data itu sudah disampaikan Bawaslu ke Komisi ASN (KASN) sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pendidikan.

Kemudian, masyarakat juga dinilainya mesti diberikan pendidikan menjadi pemilih yang bijaksana. Pasalnya, selama ini meski politik uang tidak dibenarkan, masih ada serangan fajar yang dilakukan kandidat pemilu yang tak jarang diterima masyarakat.

BACA JUGA : Calon Pemilih Pilkada di Gunungkidul Berpotensi Bertambah

"Kita harus posisikan bahwa ini penyakit kita semua kalau mau dibasmi ya kerjasama kita semua jangan kita kemudian yang pengawasan tentu mengabarkan hal-hal yang semuanya tidak disenangi peserta apalagi kalau mereka ketahuan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com