Advertisement
Menko Airlangga: Program Satu Data Terus Jalan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers mengenai penanganan dampak Covid-19 di Jakarta, Jumat (13/3/2020). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah masih terus melanjutkan program Satu Data yakni pembuatan pusat data yang lengkap atau mencakup semua aspek kependudukan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
"Program Satu Data jadi prioritas bahwa seluruh data akan dikumpulkan dan pemerintah akan punya satu data center yang dikelola," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual bersama para pemimpin media massa, Rabu (1/6/2020).
Advertisement
Lebih lanjut, Satu Data tersebut akan meliputi semua sektor seperti data Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data Dukcapil, hingga data geospasial.
Program pengembangan Satu Data tersebut dikerjakan oleh beberapa kementerian/lembaga seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berdasarkan Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, penyatuan data bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Kelurahan Bumijo Perkuat Pengolahan Sampah Lewat Biopori dan Ayam
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- DAMRI Bandara YIA Kembali Beroperasi, Tarif Rp80 Ribu per Jam
- Ada Pemeliharaan Jaringan, Ini Wilayah Bantul Alami Pemadaman Listrik
- Marbot Masjid Kulonprogo Dapat BPJS Lewat Program Safari Jumat
- Menaker Dorong Peran Dokter Okupasi Perkuat Kesehatan Kerja Nasional
- IHSG Diprediksi Fluktuatif, Pasar Cermati Arah Kebijakan Otoritas
- Pemkab Sleman Siapkan Rp55 Miliar untuk Premi JKN di APBD 2026
- Satgas Perumahan Minta Kementerian PKP Tidak Melakukan Korupsi
Advertisement
Advertisement



