Polda DIY Amankan 106 Orang Usai Kericuhan di Malioboro
Polda DIY mengamankan sekitar 106 orang setelah kericuhan di Malioboro. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, dan sejumlah barang bukti lain.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. /Reuters
Harianjogja.com, SEOUL--Korea Utara pada Sabtu menyampaikan dukungannya terhadap keputusan China untuk menerapkan UU keamanan nasional di Hong Kong.
Korut menyebut keputusan itu sebuah "langkah sah" untuk melindungi keamanan negara.
"Karena masalah Hong Kong merupakan isu yang sepenuhnya berkaitan dengan urusan dalam negeri China, tak ada negara atau kekuatan apa pun yang memiliki hak untuk mengatakan ini atau itu mengenai isu tersebut," demikian Kantor Berita KCNA Korut mengutip perwakilan Kementerian Luar Negeri Korut.
"Kami secara tegas menentang dan menolak campur tangan asing yang merusak keamanan serta perkembangan sosial dan ekonomi Hong Kong."
Pernyataan Korut muncul setelah Beijing pekan ini menerapkan UU keamanan nasional baru terhadap Hong Kong, yang menurut sejumlah pihak dapat mengekang kebebasan di bekas koloni Inggris tersebut.
Pernyataan negara itu juga datang ketika Presiden AS Donald Trump menggencarkan konfrontasinya dengan China, dengan bersumpah akan mengakhiri status perdagangan khusus wilayah tersebut dengan AS.
Korut sebelumnya mendukung Beijing atas protes di Hong Kong dan kebijakan "satu negara, dua sistem" China.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polda DIY mengamankan sekitar 106 orang setelah kericuhan di Malioboro. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, dan sejumlah barang bukti lain.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.
Geopark Gunungsewu akan menjalani revalidasi UNESCO 2027. Pemkab Gunungkidul menyiapkan perbaikan sejumlah catatan asesor.