Advertisement
Luhut Pandjaitan Singgung soal Pensiun dari Kabinet Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan yang kini duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berbicara mengenai pensiun. Dia ingin menuntaskan masa jabatannya sebagai menteri atau pejabat negara pada 2024.
Setelah selesai mengemban amanat dari kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Luhut memastikan tak akan kembali duduk di pemerintahan.
Advertisement
"Sisa hidup saya sampai 2024 masih ingin membuat yang terbaik bagi republik. Setelah itu saya fokus ingin mengurusi sekolah," ujar Luhut dalam wawancara bersama Radio RRI, Sabtu (2/4/2020).
Sekolah yang dimaksud Luhut adalah yayasan miliknya, yakni Yayasan Del di Sumatra Utara. Luhut merintis sekolah multi-jenjang yang berfokus pada pendidikan teknologi informatika itu sejak 2001. Di samping itu, Luhut juga memiliki Yayasan Luhut Bakti Pertiwi yang tersebar di sekitar 23 provinsi dan Yayasan Bina Prakarsa.
Selain mengurus sekolah, Luhut berniat ingin menjadi mentor bagi anak-anak muda. Ia pun berencana bakal berfokus di penelitian yang tengah digelutinya, yakni penelitian di bidang pertanian.
Luhut menjelaskan, saat lengser dari jabatannya kelak, ia bakal berusia 77 tahun menjelang 78 tahun. Adapun selagi masih menjabat sebagai menteri, ia memastikan akan mengoptimalkan kinerjanya. "Harus fit, hati juga badan dijaga," ucapnya.
Luhut telah berkiprah di dunia pemerintahan sejak era Reformasi. Pada masa kepemimpinan BJ Habibie 1999, dia didapuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura.
Tak lama berselang, setelah BJ Habibie lengser, yakni pada 2000, Luhut diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan menggantikan Jusuf Kalla.
Kemudian pada masa kepemimpinan Jokowi, ia digandeng sebagai Kepala Staf Kepresidenan hingga menempati kursi menteri di beberapa pos kementerian strategis.
Dalam kampanye pemilihan presiden, Luhut pun telah dua kali mendukung Jokowi dan membentuk tim sukarelawan yang mengumpulkan para purnawirawan TNI bernama Bravo 5.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
