Advertisement
Jokowi Sebut Masyarakat Bukan Mudik tapi Pulang Kampung
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah terlambat dalam mengambil keputusan soal pelarangan mudik. Presiden menyebut fenomena yang terjadi saat ini bukan mudik, melainkan pulang kampung.
"Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang [pemudik] bekerja di Jabodetabek di sini, sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istri ada di kampung," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam acara MataNajwa yang disiarkan Trans TV, Rabu (22/4/2020) malam.
Advertisement
Statemen Jokowi itu menjawab pertanyaan Najwa mengenai jumlah orang yang keluar daerah Jabodetabek hampir mencapai 1 juta karena pemerintah belum melakukan pelarangan mudik.
Menurut Jokowi, berbeda dengan fenomena pulang kampung dengan mudik. "Apa bedanya? Kalau mudik di hari Lebaran untuk merayakan Idulfitri. Kalau pulang kampung bekerja di Jakarta tetapi anak istri ada di kampung," tuturnya.
Saat ditanya hal itu masalah waktu saja, tetapi penularan corona atau Covid-19 tetap menyebar ke daerah, Jokowi menjawab bahwa hal itu berbeda. Pasalnya kondisi di lapangan berbeda. Menurutnya, mereka yang berada di Jakarta tanpa pekerjaan dan tinggal di kos-kosan lebih berisiko tertular corona.
"Coba dilihat di lapangan. Ini lapangan kita lihat, di Jakarta. Mereka menyewa 3x3, atau 3x4, isinya 8-9 orang. Mereka tidak bekerja lebih berbahaya mana? Di sini di dalam ruang dihuni 8-9 orang, pulang kampung disediakan isolasi di desa, lebih bahaya mana? Saya kira harus melihat lapangan, harus lebih detil angka-angkanya," terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan larangan mudik mulai 24 April 2020. Namun, penegakan hukum mudik baru dilakukan 7 Mei 2020. Keterlambatan pemerintah menerapkan larangan mudik itu dikritik sejumlah pihak karena pergerakan orang sudah masif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
