Advertisement
Jokowi Sebut Masyarakat Bukan Mudik tapi Pulang Kampung
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah terlambat dalam mengambil keputusan soal pelarangan mudik. Presiden menyebut fenomena yang terjadi saat ini bukan mudik, melainkan pulang kampung.
"Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang [pemudik] bekerja di Jabodetabek di sini, sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istri ada di kampung," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam acara MataNajwa yang disiarkan Trans TV, Rabu (22/4/2020) malam.
Advertisement
Statemen Jokowi itu menjawab pertanyaan Najwa mengenai jumlah orang yang keluar daerah Jabodetabek hampir mencapai 1 juta karena pemerintah belum melakukan pelarangan mudik.
Menurut Jokowi, berbeda dengan fenomena pulang kampung dengan mudik. "Apa bedanya? Kalau mudik di hari Lebaran untuk merayakan Idulfitri. Kalau pulang kampung bekerja di Jakarta tetapi anak istri ada di kampung," tuturnya.
Saat ditanya hal itu masalah waktu saja, tetapi penularan corona atau Covid-19 tetap menyebar ke daerah, Jokowi menjawab bahwa hal itu berbeda. Pasalnya kondisi di lapangan berbeda. Menurutnya, mereka yang berada di Jakarta tanpa pekerjaan dan tinggal di kos-kosan lebih berisiko tertular corona.
"Coba dilihat di lapangan. Ini lapangan kita lihat, di Jakarta. Mereka menyewa 3x3, atau 3x4, isinya 8-9 orang. Mereka tidak bekerja lebih berbahaya mana? Di sini di dalam ruang dihuni 8-9 orang, pulang kampung disediakan isolasi di desa, lebih bahaya mana? Saya kira harus melihat lapangan, harus lebih detil angka-angkanya," terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan larangan mudik mulai 24 April 2020. Namun, penegakan hukum mudik baru dilakukan 7 Mei 2020. Keterlambatan pemerintah menerapkan larangan mudik itu dikritik sejumlah pihak karena pergerakan orang sudah masif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
