Ini Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa untuk Warga Terdampak Corona

Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak Covid-19 berupa sembako dan hand sanitizer. - Antara/Anis Efizudin\\n
16 April 2020 21:07 WIB Asteria Desi Kartika Sari News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) segera menyalurkan dana desa dengan bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga desa yang terdampak virus Corona (Covid-19).

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, masing-masing kepla keluarga akan mendapatkan Rp600.000 selama tiga bulan sehingga total menjadi Rp1,8 juta. Dana tersebut dapat dicairkan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

"Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat apalagi minggu ke tiga bulan April sudah masuk bulan Ramadhan," ungkap Menteri Halim, Kamis (16/4/2020).

Menteri Halim menjelaskan, BLT Dana Desa tersebut akan fokus kepada warga desa terdampak Covid-19 yang selama ini belum dicover program lain dari pemerintah.

Dia berharap semua warga desa, khususnya yang terdampak Covid-19 dapat terbantu dengan peralihan dana desa ke bantuan langsung, sehingga uangnya bisa dibuat untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadhan.

"BLT Dana Desa ini sasarannya adalah warga miskin yang belum menerima PKH, yang belum menerima bantuan pangan non tunai, yang belum menerima kartu pra kerja," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menekan Kepala Desa bersama pemerintah daerah segera mendata warga desa yang dianggap layak mendapat BLT Dana Desa tersebut, untuk pulau Jawa ditargetkan 1 hingga 2 hari kedepan bisa rampung sehingga dananya dapat segera dicairkan.

"Tolong dilakukan pendataan secepat mungkin kalau bisa dalam waktu 1-2 hari ini di pulau jawa sudah selesai pendataan supaya bisa dilihat berapa kapasitas yang harus ditangani oleh desa," pungkasnya.

Adapun landasan hukum penyaluran BLT ini pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Larya Tunai Desa sebagai operasional Permendes ini.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia