Advertisement
Kapolri Larang Anggota Polri Mudik Lebaran
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kiri) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mengeluarkan larangan bagi anggota Polri dan PNS Polri untuk mudik lebaran pada Hari Raya Idulfitri 2020 ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono mengemukakan larangan mudik itu tertuang di dalam Surat Telegram bernomor TR/1083/KEP/2020 tanggal 3 April 2020.
Advertisement
Argo menjelaskan alasan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melarang seluruh personelnya dan PNS Polri tidak pulang kampung karena khawatir dengan penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Kini, Pemerintah sedang melakukan penanganan terkait pencegahan penyebaran virus Corona tersebut.
"TR ini adalah ketentuan bagi seluruh anggota Polri maupun PNS Polri agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan mudik lebaran pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti," tutur Argo, Jumat (3/4/2020).
Selain itu, kata Argo, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis meminta seluruh personel dan PNS Polri agar melakukan social distancing atau jaga jarak ketika berkomunikasi baik dengan sesama anggota maupun masyarakat. Hal itu dipandang perlu untuk menghindari penyebaran virus corona atau covid-19.
"TR itu juga memuat agar seluruh anggota dan PNS Polri menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antarindividu," kata Argo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sopir Mengantuk Diduga Picu Maut di Tol Cipali KM 72
Penumpang LRT Jakarta Tembus 1,1 Juta pada 2025
WNI Korban Pengantin Pesanan di China Akhirnya Dipulangkan
BNPB Jalankan OMC Percepat Penanganan Longsor Cilacap
Advertisement
Dewas KPK Telusuri Dugaan Penyidik Enggan Panggil Bobby Nasution
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Begini Respons Pemerintah
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Advertisement
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Advertisement
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polresta Jogja Gelar Operasi Zebra 2025, ETLE Diperketat
- Penelitian Terbaru, Saffron untuk Terapi Memori pada Pasien Alzheimer
- Marselino Dipastikan Tampil di SEA Games 2025 untuk Indonesia
- Permintaan MBG Dongkrak Harga Telur Ayam Ras
- UMKM Bantul Tembus 96.420 Unit, Jadi Penopang Ekonomi Daerah
- Aturan Registrasi Kartu SIM Diubah, Masa Transisi Satu Tahun Disiapkan
- Pakistan Siap Suplai Susu dan Unggas untuk Program MBG
Advertisement
Advertisement
