Advertisement
Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Physical Distancing daripada Lockdown
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing guna meminimalisir penyebaran virus Corona (Covid-19). Namun sepertinya anjuran itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Aparat TNI maupun Polri sampai turun tangan untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun untuk alasan yang tidak darurat di sejumlah daerah.
Advertisement
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil langkah mencegah Covid-19.
Banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah, namun dinilai tidak manusiawi. Penguncian diri atau lockdown misalnya. Mahfud mencontohkan di Italia yang sudah menerapkan sistem lockdown hingga 3 April mendatang. Namun saat sistem lockdown tengah berjalan, korban meninggal akibat Covid-19 kian bertambah lantaran masyarakatnya yang tidak disiplin.
Alhasil ia menganggap upaya lockdown saat masyarakatnya belum disiplin, justru tidak memberikan solusi yang berarti. "Nah, itu kalau lockdown di samping agak kurang manusiawi, itu juga ternyata tidak efektif di Italia," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan persnya melalui video, Senin (23/3/2020).
Kemudian Mahfud juga mencontohkan soal upaya yang dilakukan Inggris dalam menangani Covid-19 yakni herd immunity. Herd immunity adalah metode pemerintah membiarkan penyakit tersebut menyebar di masyarakat. Setelah itu, masyarakat diyakini bakal memiliki kekebalan baru terhadap penyakit menular tersebut.
"Itu juga sangat tidak manusiawi, itu orang disuruh cari selamat sendiri-sendiri," tuturnya.
Dengan begitu, pemerintah Indonesia akhirnya memilih opsi untuk meminta masyarakat melakukan social distancing atau saling berjaga jarak. Namun, menurutnya istilah itu bisa diubah dengan physical distancing agar masyarakat bisa memahami dan mempraktikannya secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
