Advertisement
Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Physical Distancing daripada Lockdown
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing guna meminimalisir penyebaran virus Corona (Covid-19). Namun sepertinya anjuran itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Aparat TNI maupun Polri sampai turun tangan untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun untuk alasan yang tidak darurat di sejumlah daerah.
Advertisement
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil langkah mencegah Covid-19.
Banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah, namun dinilai tidak manusiawi. Penguncian diri atau lockdown misalnya. Mahfud mencontohkan di Italia yang sudah menerapkan sistem lockdown hingga 3 April mendatang. Namun saat sistem lockdown tengah berjalan, korban meninggal akibat Covid-19 kian bertambah lantaran masyarakatnya yang tidak disiplin.
Alhasil ia menganggap upaya lockdown saat masyarakatnya belum disiplin, justru tidak memberikan solusi yang berarti. "Nah, itu kalau lockdown di samping agak kurang manusiawi, itu juga ternyata tidak efektif di Italia," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan persnya melalui video, Senin (23/3/2020).
Kemudian Mahfud juga mencontohkan soal upaya yang dilakukan Inggris dalam menangani Covid-19 yakni herd immunity. Herd immunity adalah metode pemerintah membiarkan penyakit tersebut menyebar di masyarakat. Setelah itu, masyarakat diyakini bakal memiliki kekebalan baru terhadap penyakit menular tersebut.
"Itu juga sangat tidak manusiawi, itu orang disuruh cari selamat sendiri-sendiri," tuturnya.
Dengan begitu, pemerintah Indonesia akhirnya memilih opsi untuk meminta masyarakat melakukan social distancing atau saling berjaga jarak. Namun, menurutnya istilah itu bisa diubah dengan physical distancing agar masyarakat bisa memahami dan mempraktikannya secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- KPK Nilai RUU KUHP Berpotensi Mengurangi Fungsi Pemberantasan korupsi
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
Advertisement
Advertisement
