Advertisement
Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Physical Distancing daripada Lockdown
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing guna meminimalisir penyebaran virus Corona (Covid-19). Namun sepertinya anjuran itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Aparat TNI maupun Polri sampai turun tangan untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun untuk alasan yang tidak darurat di sejumlah daerah.
Advertisement
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil langkah mencegah Covid-19.
Banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah, namun dinilai tidak manusiawi. Penguncian diri atau lockdown misalnya. Mahfud mencontohkan di Italia yang sudah menerapkan sistem lockdown hingga 3 April mendatang. Namun saat sistem lockdown tengah berjalan, korban meninggal akibat Covid-19 kian bertambah lantaran masyarakatnya yang tidak disiplin.
Alhasil ia menganggap upaya lockdown saat masyarakatnya belum disiplin, justru tidak memberikan solusi yang berarti. "Nah, itu kalau lockdown di samping agak kurang manusiawi, itu juga ternyata tidak efektif di Italia," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan persnya melalui video, Senin (23/3/2020).
Kemudian Mahfud juga mencontohkan soal upaya yang dilakukan Inggris dalam menangani Covid-19 yakni herd immunity. Herd immunity adalah metode pemerintah membiarkan penyakit tersebut menyebar di masyarakat. Setelah itu, masyarakat diyakini bakal memiliki kekebalan baru terhadap penyakit menular tersebut.
"Itu juga sangat tidak manusiawi, itu orang disuruh cari selamat sendiri-sendiri," tuturnya.
Dengan begitu, pemerintah Indonesia akhirnya memilih opsi untuk meminta masyarakat melakukan social distancing atau saling berjaga jarak. Namun, menurutnya istilah itu bisa diubah dengan physical distancing agar masyarakat bisa memahami dan mempraktikannya secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
