Advertisement
Pemerintah Diminta Jamin Distribusi Pangan jika Akan Terapkan Lockdown
Petugas memeriksa peti kemas sebelum dimuat di atas truk di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020). - Antara / Didik Suhartono
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai karantina wilayah atau lockdown harus mempertimbangkan kelancaran arus distribusi bahan pangan pokok maupun bahan baku.
Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman menilai pilihan lockdown harus sangat dipertimbangkan oleh pemerintah, karena konsekuensinya adalah pemberian jaminan pasokan pangan bagi masyarakat. Adapun, daya tahan pangan dalam negeri dinilai kurang kuat.
Advertisement
"Jika benar akan dilakukan lockdown, aktivitas distribusi tentu tidak boleh berhenti terutama bagi barang pokok dan penting. Dengan demikian, harus ada pengaturan mekanisme distribusi yang jelas," kata Kyatmaja, Rabu (18/3/2020).
Kendati demikian, lanjutnya, hingga saat ini pembahasan mengenai mekanisme distribusi jika dilakukan skenario karantina wilayah belum dibicarakan oleh pemerintah kepada swasta bidang logistik terutama jalur darat.
Menurutnya, pengusaha truk harus tetap menjalankan pekerjaannya dalam situasi wabah corona. Jika berhenti, maka dikhawatirkan pasokan barang akan tersendat dan berisiko memunculkan kelangkaan.
Sementara itu, Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan lockdown berpotensi membuat terjadinya kekacauan yang tidak terduga karena daya tahan ekonomi yang belum siap.
"Kalau itu terjadi maka bisa terjadi kekacauan yang tidak bisa kita duga. Daya tahan ekonomi Indonesia tidak siap," kata dia kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Bawaslu Kulonprogo Nilai Perlu Ada Tambahan Pengawas Kalurahan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Advertisement
