Advertisement
Pemerintah Diminta Jamin Distribusi Pangan jika Akan Terapkan Lockdown
Petugas memeriksa peti kemas sebelum dimuat di atas truk di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020). - Antara / Didik Suhartono
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai karantina wilayah atau lockdown harus mempertimbangkan kelancaran arus distribusi bahan pangan pokok maupun bahan baku.
Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman menilai pilihan lockdown harus sangat dipertimbangkan oleh pemerintah, karena konsekuensinya adalah pemberian jaminan pasokan pangan bagi masyarakat. Adapun, daya tahan pangan dalam negeri dinilai kurang kuat.
Advertisement
"Jika benar akan dilakukan lockdown, aktivitas distribusi tentu tidak boleh berhenti terutama bagi barang pokok dan penting. Dengan demikian, harus ada pengaturan mekanisme distribusi yang jelas," kata Kyatmaja, Rabu (18/3/2020).
Kendati demikian, lanjutnya, hingga saat ini pembahasan mengenai mekanisme distribusi jika dilakukan skenario karantina wilayah belum dibicarakan oleh pemerintah kepada swasta bidang logistik terutama jalur darat.
Menurutnya, pengusaha truk harus tetap menjalankan pekerjaannya dalam situasi wabah corona. Jika berhenti, maka dikhawatirkan pasokan barang akan tersendat dan berisiko memunculkan kelangkaan.
Sementara itu, Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan lockdown berpotensi membuat terjadinya kekacauan yang tidak terduga karena daya tahan ekonomi yang belum siap.
"Kalau itu terjadi maka bisa terjadi kekacauan yang tidak bisa kita duga. Daya tahan ekonomi Indonesia tidak siap," kata dia kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Polresta Jogja Sita Ratusan Botol Miras Oplosan Siap Dipasarkan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
