Advertisement
GKR Hemas Sindir Gaji Pimpinan BPJS
Gusti Kanjeng Ratu Hemas - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Permaisuri kraton Jogja yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas mengkritik gaji pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
GKR Hemas berkomentar terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hemas mempertanyakan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak jadi menaikkan pembayaran iuran BPJS yang seharusnya mulai diberlakukan 1 Januari 2020 lalu.
Advertisement
"Saya heran kok MA memutuskan (iuran BPJS) tidak naik, (padahal) sudah tahu kondisinya (defisit) seperti itu kok," ungkap Hemas di Royal Ambarrukmo, Selasa (10/03/2020).
Namun menurut istri Gubernur DIY tersebut, bila kebijakan pembatalan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan dilaksanakan pascadikabulkannya uji materi dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), maka pemerintah harus mengatur reformasi birokrasi di organisasi BPJS. Kepengurusan BPJS harus diperkecil karena selama ini organisasi tersebut dianggap yang paling banyak menghabiskan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Pemerintah juga diharapkan segera memberikan anggaran tambahan untuk BPJS. Anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan klaim BPJS.
"Gaji kepala BPJS itu berapa itu? Struktur pimpinan (BPJS) harus diperkecil karena paling banyak menghabiskan biaya," tandasnya.
Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di tempat yang sama mengungkapkan, Pemda DIY menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait BPJS. Sebab pasca pembatalan, otomatis pemerintah pusat harus menyiapkan regulasi baru agar ada kepastian hukum.
"Nanti dilihat seberapa jauh kebijakan pemerintah dengan keputusan (pembatalan BPJS) itu, kita kan belum tahu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan MA mengabulkan uji materi KPDCI untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS. Sebab kenaikan iuran tersebut dinilai merugikan warga negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Purbaya: Presiden Prabowo Berhasil Pulihkan Optimisme Publik
12.500 Guru Belum Sarjana Akan Dibantu Lewat Skema RPL
DPR RI: Biaya Haji Masih Bisa Diturunkan Lagi
Sempat Ditutup Akibat Langgar SOP, 12 SPPG Beroperasi Kembali
Advertisement
Ratusan Rumah di Cianjur Luluh Lantak Akibat Cuaca Ekstrem
Purbaya Sebut Kepercayaan Publik ke Pemerintah Mulai Pulih
BGN Percepat Pembangunan SPPG, Target 14 Ribu Unit
Pemerintah Targetkan Koneksi 5G Capai 32 Persen di 2030
Kuasa Hukum Nadiem Beberkan Isi Pembahasan Grup WA
Advertisement
Hakim Tolak Praperadilan Delpedro Terkait Kasus Penghasutan Demo
Polisi Beberkan Kronologi Tewasnya Pengemudi Lexus Tertimpa Pohon
Viral Bus Terguling di Jalan Tol Batang, 3 Orang Meninggal
Biaya Haji 2026 Turun Rp1 Juta, Jemaah Bayar Rp54,92 Juta
4 Penerbang TNI AU Akan Kemudikan A400M dari Spanyol ke Halim Jakarta
Advertisement
Hari Pertama Bertugas, Kajati DIY Petakan Kasus Korupsi
Berita Pilihan
Advertisement
Guru dan Siswa Keracunan, Distribusi MBG di SMPN 2 Mlati Disetop
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Mahfud: Pembentukan Komite Reformasi Polri Tak Ada Kabar Lanjutan
- Flashmob Harmoni Pesona Batik Magelang Pecahkan Rekor MURI
- Ini Daftar Skuad Timnas Indonesia U-17 Piala Dunia U-17 2025
- Menkop: Koperasi Merah Putih di Boyolali Jadi Percontohan
- Viral Video Warga Geruduk Rumah Polisi, Polsek Pastikan Hoaks
- Dokter Dikeroyok di Indramayu, 5 Orang Ditangkap Polisi
- Kejagung: Pelaku Judol di Indonesia dari Anak SD hingga Tunawisma
Advertisement
Advertisement
