Advertisement
Dewan Pengawas Akui KPK Jadi Lemah karena Revisi UU No.30/2002
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi korban saat simulasi penanggulangan kebakaran di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus edukasi jika terjadi kebakaran di gedung lembaga antirasuah itu. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengakui revisi Undang-Undang (UU) No.30/2002 tentang KPK justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Iya kita semua sudah tahu, revisi UU KPK itu cenderung lemahkan KPK. Oleh karena itu publik harus mengawasi," kata Syamsuddin di Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Advertisement
Dia berharap jangan sampai pelemahan dengan terbitnya UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 30 Tahun 2002 itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi.
Untuk itu, dirinya dan empat anggota Dewas lainnya bertugas untuk menahan laju pelemahan lembaga antirasuah.
"Nah melalui kewenangan dan tugas yang dimiliki Dewas itu kami berusaha menahan laju pelemahan KPK. Menahan laju pelemahan KPK," ucap Syamasuddin.
Syamsuddin memaparkan tugas Dewas tertera dalam UU nomor 19 Tahun 2019.
Pertama, melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK.
Kedua, memberi izin atau tidak memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
"Ketiga menyusun kode etik bagi pimpnan dan pegawai KPK. Keempat menerima pengaduan publik mengenai kode etik . Kelima, menegakkan kode etik. Keenam mengevaluasi pimpinan dan pegawai kpk," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Zulhas: Jaminan Orang Dalam Tak Berlaku di Rekrutmen Manajer Kopdes
Uang Miliaran dan Emas Disita dari Kantor Tersangka TPPU
Dialog AS Iran Berlanjut Tanpa Hasil Tegas
Harga Kedelai Melonjak, Ancaman Cabut Izin Menguat
Advertisement
Wajah TNI Tersangka Teror Air Keras Akan Terungkap di Sidang
PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik Setengah Harga Saat WFH
Begini Nasib Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz
Negosiasi AS-Iran Mandek, Indonesia Desak Dialog Dilanjutkan
Buruh Pilih Kepung DPR Saat May Day, Bukan ke Monas
Advertisement
Helikopter Hilang Kontak di Kalbar, Basarnas Kerahkan Tim SAR Gabungan
KP2MI: Ada Ratusan Ribu Lowongan Kerja Luar Negeri, SDM Belum Siap
Oleh-Oleh Haji Kini Bebas Pajak, Aturan Baru Berlaku
Seusai Santap MBG, Belasan Siswa Madiun Keracunan Dilarikan ke RS
MUI Minta Wacana War Tiket Haji Dibahas Setelah Keberangkatan
Advertisement
BGN Beberkan Alasan Libatkan TNI dan Polri di Program MBG
Berita Pilihan
- Wajah TNI Tersangka Teror Air Keras Akan Terungkap di Sidang
- Kejagung: Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Terima Suap Rp1,5 Miliar
- Tragedi Kahramanmaras: Siswa Tembaki Kelas, Telan 9 Korban Jiwa
- Kecelakaan Beruntun di Jalur Ngawi-Mantingan, Truk Tabrak Bus Mira
- BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
Advertisement
Kejar 37 Persen Kepesertaan, Ini Strategi BPJS Ketenagakerjaan Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- DIY Masuk Fase Akhir Siklus Gempa Besar, Warga Diminta Waspada
- Lansia di Kulonprogo Alami Insiden Unik, Ditangani Damkar
- Jejak Pencuri Gamelan di Jogja Terungkap Setelah Aksi Kedua
- Harga Kedelai Melonjak, Ancaman Cabut Izin Menguat
- Wajah TNI Tersangka Teror Air Keras Akan Terungkap di Sidang
- PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik Setengah Harga Saat WFH
- Museum Terbuka Bakalan Mulai Ramai, Sleman Siapkan Tiket Masuk
Advertisement
Advertisement
