Indeks Persepsi Korupsi 2019 di Indonesia Membaik

Pekerja memperbaiki tulisan "Komisi Pemberantasan Korupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2019). - Antara/Indrianto Eko Suwarso
23 Januari 2020 16:47 WIB Rayful Mudassir News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Transparency International merilis Corruption Perception Index (CPI) 2019 atau Indeks Persepsi Korupsi untuk sejumlah negara. Hasilnya Indonesia mendapatkan skor 40 dari 100 indeks persepsi korupsi dan menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara.

Skor ini menurut Transparency International menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari dua per tiga negara yang memperoleh skor di bawah angka 50 dengan rata-rata global 43. Adapun di ASEAN skor rerata CPI berada di angka 46.

Peneliti Transparency Internastional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan perolehan ini meningkat dua poin dari 2018. Kondisi ini menandakan bahwa perjuangan bersama melawan korupsi menunjukkan kemajuan.

"Perjuangan melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif," katanya di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Setidaknya ada empat data yang berkontribusi pada kenaikan CPI di Indonesia pada 2019. Keempatnya yaitu Political Risk Service, IMD Wolrd Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultansy dan World Justice Poject.

Akan tetapi empat dari sembilan indeks mengalami stagnansi yaitu Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economics Intelligence Unit Country Ratings dan Varieties of Democracy. Sedangkan satu aspek mengalami penurunan yaitu World Economic Forum EOS.

Adapun peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD World Competitiveness Yearbook dengan peningkatan sepuluh poin dari tahun sebelumnya.

"Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku sepuluh poin dan korupsi dalam sistem politik. Sedangkan penurunan empat poin dikontribusi dari World Economic Forum EOS," ujarnya.

Penurunan skor tersebut dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor - impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak.

Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai bahwa selain upaya perbaikan kemudahan berbisnis, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor CPI Indonesia.

"Namun tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutuskan relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis," ujarnya.

Dia menilai jika langkah itu berhasil maka akan berdampak dan berkontrobusi paling besar untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia