Advertisement
Petani Minta Kuota Pupuk Bersubsidi Tahun Ini Direvisi
Ilustrasi - Antara/Syifa Yulinnas
Advertisement
Harianjogja.com, JEMBER—Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur mendesak pemerintah merevisi kuota pupuk bersubsidi pada 2020 di Jawa Timur karena alokasinya menurun lebih dari 50% dibandingkan dengan 2019.
"Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi di Jatim secara otomatis berdampak pada pengurangan pupuk di daerah, sehingga akan membuat sengsara petani," kata Ketua APPI Jatim Jumantoro di Kabupaten Jember, Selasa (7/1/2020).
Advertisement
Alokasi pupuk bersubsidi di Jatim 2019 tercatat pupuk urea sebanyak 1.066.044 ton, pupuk SP36 sebanyak 142.880 ton, pupuk ZA sebanyak 480.250 ton, pupuk NPK sebanyak 590.710 ton, dan organik sebanyak 506.400 ton.
Alokasi pupuk bersubsidi di Jatim 2020 mengalami penurunan signifikan yakni pupuk urea menjadi 553.546 ton, pupuk SP36 menjadi 66.123 ton, pupuk ZA menjadi 186.766 ton, pupuk NPK Phonska menjadi 437.809 ton, dan pupuk organik menjadi 105.350 ton.
"Berdasarkan data tercatat alokasi pupuk urea bersubsidi tahun ini berkurang sekitar 50 persen atau sebanyak 512.498 ton, pupuk SP36 berkurang sekitar 55 persen atau sebanyak 76.757 ton, pupuk ZA berkurang 60 persen atau sebanyak 293.484 ton, pupuk NPK berkurang 30 persen atau sebanyak 152.901 ton, dan pupuk organik berkurang 80 persen atau sebanyak 401.050 ton dibandingkan tahun sebelumnya," tuturnya.
"Kami berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan alokasi pupuk bersubsidi itu dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani karena Indonesia adalah negara agraris yang penduduknya sebagian besar adalah petani," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen APPI Jatim Suprapto yang meminta kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi tersebut dilakukan secara bertahap karena para petani masih membutuhkan dukungan pupuk bersubsidi.
"Sejauh ini petani masih tergantung pada pupuk bersubsidi sehingga diharapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi di Jatim," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
