Menteri Basuki: Mau Naturalisasi atau Normalisasi, yang Penting Dikerjakan!
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso Harianjogja.com, JAKARTA - Berbicara soal penanganan banjir di kawasan Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Sama saja, nggak ada pro kontra. Mau naturalisasi, dengerin Pak Nirwana, Yoga, dan Pak Yayat Supriana. Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Yang penting itu. Buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan nggak dikerjakan,” katanya di Kantor Presiden, Jumat (3/1/2020).
Dia pun menegaskan penanganan banjir sudah ada pembagian tugasnya masing-masing, mulai dari kementerian teknis hingga pemerintah daerah. Adapun, Kementerian PUPR bertanggungjawab dalam membangun sungai dan pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pembebasan lahan.
“Tugas kami membuat konstruksinya, tugas pemprov [pemerintah provinsi] membebaskan lahannya. Makanya yang ini belum bisa [pelebaran sungai] karena pemprov belum membebaskan lahannya,” tegasnya.
Silang pendapat antara Basuki dengan Anies sebelumnya terlihat ketika keduanya mengecek kondisi banjir DKI Jakarta lewat udara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Monas, Rabu (1/1/2020).
Basuki menekankan bahwa hujan lebat dengan intensitas tinggi memang menjadi faktor utama, yakni 377 mm daripada batas normal 50 mm sampai 100 mm 377 mm.
"Namun, mohon maaf bapak gubernur. Dalam penelusuran Kali Ciliwung, nyata. Kali Ciliwung sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat InsyaAllah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Jadi nanti saya dan pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu," ujar Basuki.
Menurut Basuki, termasuk sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, yang pembebasan lahannya baru 600 m dari 1,2 km. Basuki berharap Anies yang memiliki keahlian untuk persuasif kepada masyarakat mampu mempercepat progres tersebut.
Menanggapi hal ini, Anies pun mengungkapkan pendapatnya terkait normalisasi sungai, dibandingkan dengan program naturalisasi sungai besutannya.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan, karena tadi bapak menyampaikan [soal normalisasi sungai]. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut Anies kuncinya ada pada pengendalian air sebelum masuk ke Ibu Kota. Anies berharap dua bendungan yang merupakan proyek strategis KemenPUPR, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi bisa cepat rampung demi mengatasi banjir di Jakarta.
Sumber : bisnis.com
