Advertisement
Wapres Ma'ruf Minta Kominfo dan Kemenkeu Tangani Serius Soal Film di Internet
Netflix - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut berkomentar terkait maraknya film ilegal melalui internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta menangani dengan serius permasalahan konten ilegal.
Ma'ruf Amin menyebutkan fenomena menjamurnya situs seperti IndoXXI dan layanan konten ilegal lainnya harus ditangani dengan serius.
"Saya kira memang ini harus ditangani lebih serius , pertama soal konten, soal isi [konten], izin-izin. Kita ingin Kominfo untuk lebih serius menangani soal film-film [ilegal] ini," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Selain menyoroti peredaran konten ilegal, Ma'ruf juga meminta aspek perpajakan ditangani dengan serius. Layanan streaming yang memiliki kantor pusat di luar Indonesia harus membayar pajak jika memiliki pendapatan dari Negeri ini.
"Soal perpajakan saya minta Kemenkeu untuk bagaimana menangani soal ini," katanya.
Penyedia layanan video streaming Netflix dan penyedia layanan musik streaming Spotify kembali menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemerintah ingin kedua aplikasi tersebut membayar pajak.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa perpajakan untuk perusahaan dari luar negeri, termasuk aplikasi Netflix dan Spotify sedang disusun dalam undang-undang Omnibus Law.
Dia menuturkan bahwa setiap pendapatan yang dibukukan dari sebuah negara, ada pajak yang harus dibayarkan. Kedua aplikasi tersebut memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pembayar pajak itu melanggar UU jika tidak bayar, orang dalam negeri atau luar negeri pasti ada sanksinya,” kata Johnny
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Bantul Pasang 25 LPJU Danais di Parangtritis dan Imogiri
- Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Waspada Hujan Sedang Kota Jogja-Sleman
- Playoff Piala Dunia 2026: Laga Hidup Mati Italia vs Irlandia Utara
- Syawalan ASN Kulonprogo: Borong Dagangan UMKM Lokal Jadi Menu Utama
- Puncak Mudik Terminal Giwangan Tembus 17.000 Penumpang Per Hari
- Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini Kamis 26 Maret 2026 Terbaru
- Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Advertisement
Advertisement








