Pajak Penghasilan Toko Online Dimajukan 1 Oktober, Ini Penjelasan DJP
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Mahfud MD. /Sntarafoto-Reno Esnir
Harianjogja.com, JAKARTA - Kabar bahwa pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami Pancasila ternyata sudah sampai ke telinga Mahfud MD. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu tak mau menggubris pernyataan itu.
Alasannya, Rocky mengaku tak tertarik dengan omongan Rocky yang disampaikan saat menjadi narasumber di acara salah satu televisi tersebut.
"Saya enggak pernah tertarik omongannya Rocky Gerung. Enggak tahu saya," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Ketika ditanya apakah pernyataan Rocky sudah masuk dalam unsur penghinaan kepada Kepala Negara, Mahfud tak berkomentar. Alasannya, PDI Perjuangan sudah menyatakan sikap atas tuduhan Rocky kepada Jokowi. "Kan PDIP sudah bersikap," katanya.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Menurutnya, jika Presiden paham maka tidak akan melanggar sila-sila di Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya saat hadir di acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam.
Rocky Gerung awalnya berbicara tentang ormas. Ia mengatakan bahwa ada banyak logika yang kacau disampaikan ke publik terkait polemik perpanjangan izin FPI ini.
"Kalau dia ormas, memang dia musti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah ya namanya orneg, organisasi negara," ucapnya
Menurut Rocky, "kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara."
Ia juga menyebut dirinya tidak Pancasila-is, tapi tidak anti Pancasila. Karena menurutnya, tidak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara.
"Negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang berideologi itu orang individu dengan keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini dalam rangka pikiran, bukan politik," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Jamsostek Award 2026 DIY memberikan penghargaan kepada pemda, kalurahan, serta perusahaan. Simak daftar lengkap para penerimanya.
Lembah Oya Kedungjati di Selopamioro, Bantul, membuka peluang kerja dan pendapatan bagi pemuda sekaligus menggerakkan ekonomi desa.