Advertisement
Jokowi Diprediksi Tak Akan Keluarkan Perppu KPK
Presiden Joko Widodo - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi Didik J. Rachbini memperkirakan Presiden Joko Widodo tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan olehnya dalam diskusi bertajuk Korupsi dan Utang di Negara Berkembang yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES), Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Dia menjelaskan bahwa sewaktu menjadi wakil rakyat beberapa tahun silam, lobi-lobi untuk mengubah Undang-undang (UU) KPK sudah terjadi. Akan tetapi hal itu tidak berhasil merevisi UU tersebut karena Presiden kala itu tidak ingin mengubah produk hukum itu.
Akan tetapi, saat ini keadaannya justru berubah dimulai dari lobi yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ke Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh orang nomor satu di republik ini.
Setelah itu, partai-partai lain turut dilobi mulai dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Mereka ingin menghabisi KPK karena ada 250 bupati dan gubernur yang diusung partai-partai ditahan oleh KPK. Jadi tidak mungkin Presiden menerbitkan Perppu meski di depan publik mengatakan sebaliknya," ucapnya.
Lanjutnya, jika Presiden nekat menerbitkan Perppu KPK, dia akan berhadapan dengan partai-partai politik.
Menurut Didik, setelah sukses dalam lobi revisi UU KPK, bukan tidak mungkin amendemen Undang-undang Dasar (UUD) termasuk mengubah masa jabatan Presiden dapat terjadi.
Wijayanto, Direktur Centre for Media and Democracy LP3ES mengamini bahwa setelah UU KPK direvisi, dia juga tidak heran jika amendemen UUD.
"Sebelum kabinet terbentuk, ada pertemuan Surya Paloh dan Prabowo yang menyinggung soal amendemen UUD. Saya pikir hanya soal bagi-bagi kekuasaan saja. Tapi akhir-akhir ini banyak politisi yang membicarakan soal amendemen. Jangan-jangan benar akan terjadi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
- Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- 7.993 Siswa SMP di Gunungkidul Bersiap Ikuti TKA April 2026
- Grand Hotel De Djokja Resmi Soft Launching 16 Maret 2026
- Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
- Ketua Komisi A DPRD DIY Apresiasi Kesiapan TNI Hadapi Lebaran 2026
- Sinergi TNI-Warga Srimulyo Bantul Sukses Bangun Jalan 541 Meter
- Minyak Zaitun Ekstra Murni Disebut Dukung Fungsi Kognitif Otak
- Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
Advertisement
Advertisement








