Kemendagri Anggap Survei IPO Soal Kabinet Tidak Mewakili Seluruh Masyarakat

Harianjogja.com, JAKARTA-- Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) tentang publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju ditanggapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menganggap hasil survei tersebut tak mewakili keseluruhan masyarakat. Kendati, ia menghargai survei tersebut.

"Kita hargai survei, survei itu isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan," kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Ia menambahkan jika survei yang dilakukan IPO sangat dangkal, sebab responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu memilih seseorang tak sembarangan namun pasti didasari penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan.

Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah melakukan survei untuk melihat respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.

Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 menunjukkan Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi Mendagri.

Penelitian survei tersebut melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

Dengan jumlah responden dan menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel, Bahtiar melihat jika hasil survei tak representatif dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum itu juga menganggap sampel survei yang tidak dicantumkan yang digunakan dalam penelitian tersebut memiliki latar belakang tertentu yang dianggap memahami betul manajemen pemerintahan.

Bahtiar mengatakan seharusnya jika survei objektif, yang dinilai adalah kinerja Tito yang baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu acara Rakornas di Sentul.

"Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah," kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan jika Tito Karnavian bukan saja sekedar mantan polisi profesional tapi juga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang sudah terbiasa mengelola keamanan dan ketertiban nasional di dalam negeri.

Tito juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua sejak 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014 dimana ia berinteraksi, bersinergi langsung dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Tito juga merupakan seorang ilmuwan bergelar Profesor dan bergelar Doktor (PhD) yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa, dan bagaimana mengelola negara. Bahkan, ia memiliki wawasan tentang apa dan bagaimana interaksi antarnegara dan masyarakat dunia.

"Aspek Pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," kata Bahtiar.

Terpilihnya Mendagri Tito Karnavian dijadikan peluang bagi Kemendagri untuk melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal itu juga bagaimana menggerakkan Pemerintah Daerah secara cepat, memperbaiki sistem pelayanan Investasi, peningkatan kualitas SDM, dan mempercepat lapangan kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara