Advertisement
Pemprov DKI Jakarta Tepis Kabar Sudah Izinkan Acara Reuni 212 di Monas
Aksi 212. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta saat ini masih merapatkan izin untuk acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas). Untuk itu, pihak Pemprov membantah telah menurunkan rekomendasi untuk acara tersebut.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri mengatakan, informasi untuk merapatkan perizinan acara itu dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monas, Munjirin.
Advertisement
Rapat tersebut akan menentukan izin akan diturunkan atau tidak. "Ini kan dia minta izin tempat, oleh Monas diizinkan atau enggak. Belum rapat, besok [Jumat] baru rapat," ujar Taufan saat dihubungi, Kamis (21/11/2019).
Untuk mengeluarkan perizinan itu, kata Taufan ada pertimbangan sendiri. Pihaknya ingin mengetahui jumlah massa yang dihadirkan agar nantinya bisa membuat persiapan.
"Kita mau tahu dulu dari mereka jumlah massa berapa. Biar kita atur. Supaya tertib, tidak timbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Taufan menyebut tidak perlu mendatangkan pihak Persaudaraan Alumni (PA) 212 selaku penyelenggara.
Informasi mengenai massa dan lainnya akan didapat dari perkiraan dan pihak lain.
"[Yang dilibatkan dalam rapat] pokoknya unsur samping [polisi, TNI, dan aparat lain] dan unsur kita," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengklaim telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menggelar acara Reuni Akbar 212.
Reuni Akbar 212 itu rencananya bakal kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember mendatang.
Slamet meyakini acara Reuni Akbar 212 nantinya akan berjalan lancar. Terlebih, dia mengklaim telah mendapat rekomendasi dari Anies untuk menggelar acara tersebut.
"Tentang perizinan Alhamdulillah, pertama perlu kita informasikan, Insya Allah semua berjalan dengan baik dan lancar karena rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta sudah kita dapatkan," kata Slamet saat jumpa pers di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
