Advertisement
Sandiaga Uno Mengaku Belum Ada Permintaan Gabung di BUMN
Tokoh Inspiratif Indonesia Erick Thohir (kanan) dan mantan cawapres Sandiaga Uno (kiri) berjalan bersama saat mengikuti acara "Young Penting Indonesia" di Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2018, Sandiaga Uno diisukan akan diangkat menjadi salah satu direksi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menanggapi isu tersebut, Sandi menegaskan bahwa dirinya tidak menerima tawaran.
Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui pada sebuah acara di Jakarta pada Rabu (20/11/2019).
Advertisement
Pernyataan tersebut sekaligus menepis isu yang beredar terkait rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Eks Cawapres pada Pilpres 2019 ini sebagai salah satu direksi dalam sebuah perusahaan pelat merah.
"Saya memang intens berkomunikasi dengan Pak Erick, tetapi tidak pernah membicarakan hal itu [penunjukan sebagai direksi BUMN]," katanya.
Meski demikian, dirinya mengatakan akan siap membantu dan tetap berusaha berkontribusi untuk meningkatkan kinerja BUMN sebagai orang di luar pemerintahan. Menurutnya, ia tidak harus menjadi bagian pemerintah untuk turut berperan dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.
Menurutnya, pemilihan seorang direksi dalam BUMN harus dilaksanakan secara transparan. Proses yang dilakukan, seperti tes kompetensi dan interview, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan calon direksi yang dipilih tidak memiliki konflik kepentingan. BUMN harus dikelola tanpa ada sedikitpun pengaruh politik. Pasalnya, perusahaan milik negara ditugaskan untuk meningkatkan keaejahteraan rakyat sehingga harus dikelola secara profesional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Sanksi Yustisi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro Tak Perlu Terburu-buru
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
- Sering Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Sipil, KKB Papua Enos Tipagau Ditembak Mati
- Siswa Sekolah Rakyat Akan Jalani Masa Orientasi 14 Juli 2025
- Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Masih Menunggu Izin Penetapan Lokasi
- Kejaksaan Agung Kini Bisa Menyadap Ponsel Warga
- Kemensos: Dapur dan Asrama Sekolah Rakyat Mulai Dioperasikan Juli 2025
- Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Lakukan Tabur Bunga di Selat Bali
Advertisement
Advertisement
