Advertisement

Tol Laut Gagal, Pemerintah Dinilai Cari Kambing Hitam

Rinaldi Mohammad Azka
Senin, 04 November 2019 - 07:17 WIB
Budi Cahyana
Tol Laut Gagal, Pemerintah Dinilai Cari Kambing Hitam Kapal Motor (KM) Binaiya meninggalkan dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2019). - JIBI/Bisnis.com/Paulus Tandi Bone

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA – Asosiasi Logisik Indonesia (ALI) menilai tuduhan pemerintah bahwa ada swasta yang melakukan monopoli terhadap aktivitas tol laut menunjukkan upaya mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan program tersebut.

Ketua Umum ALI, Zaldi Ilham Masita menuturkan tol laut tidak diimplementasikan selama 5 tahun terakhir dengan baik sesuai harapan dari Presiden Joko Widodo.

Advertisement

Menurutnya, pendekatan yang dipakai sama dengan kapal perintis yang sudah ada sejak zaman orde baru.

“Tujuan dari tol laut untuk menurunkan disparitas harga sama sekali tidak terjadi, inflasi di daerah-daerah yang dilalui oleh tol laut tidak turun,” katanya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2019).

Dia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadikan swasta sebagai kambing hitam kegagalan tol laut menunjukkan sistem tol laut banyak kelemahan yang tidak mau diakui sejak awal oleh Kemenhub.

“Dana Rp1 triliun lebih sejak tol laut diluncurkan terbuang percuma dan nasib yang sama akan terjadi juga dengan kapal-kapal tol laut yang dibuat oleh pemerintah dengan dana ratusan miliar,” ungkapnya.

Zaldi menganalogikan memberikan subsidi pada pelayaran yang sebagian besar adalah BUMN untuk tol laut seperti menggarami air laut. Artinya, tidak bisa menurunkan disparitas harga dan dampaknya sangat jangka pendek.

Apalagi jelasnya, tidak ada alat kontrol dalam menjalankan subsidi tol laut. Dia mengaku heran setelah berjalan 5 tahun, pemerintah baru menyadari kelemahan tol laut.

“Tidak ada aturan yang dilanggar oleh pemakai jasa tol laut dalam hal ini pihak swasta, aturan perdagangan secara umum yang berlaku dan dimana ada harga murah pasti akan membuat banyak pihak memakai fasilitas tersebut,” jelasnya.

Seharusnya, terang Zaldi, pihak penyedia subsidi yang harus mengatur dan mengontrol aktivitas perdagangan tersebut dan hal ini tidak dilakukan oleh Kemenhub selama 5 tahun tol laut berjalan.

“Kenapa sekarang baru teriak-teriak dengan menuduh pihak swasta sebagai kambing hitam,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Pembangunan TPS Sementara Gadingsari di Bantul Jalan Terus, Lahan Masih Dibersihkan

Bantul
| Rabu, 24 April 2024, 14:07 WIB

Advertisement

alt

Rekomendasi Menyantap Lezatnya Sup Kacang Merah di Jogja

Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 07:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement