Advertisement
Demi Investasi, Jokowi Akan "Gigit" Mafia Hukum
Presiden Joko Widodo. - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum agar bebas dari pengaruh dan intervensi para mafia. Jokowi melontarkan peringatan itu karena menurutnya mafia hukum bisa menganggu upaya pemerintah dalam menata kegiatan dunia usaha dan menarik investasi.
Pernyataan Kepala Negara itu disampaikan saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.
Advertisement
Presiden Jokowi mencermati bahwa program pembangunan yang dijalankan pada periode sebelumnya semestinya sudah bisa dilihat perkembangannya. Akan tetapi, langkah berani yang dilakukan oleh korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik negara (BUMN) terhambat oleh urusan-urusan hukum.
“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” ujar Presiden.
Presiden menyatakan banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang ‘digigit’ oleh penegak hukum.
“Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka [mafia], jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, enggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bareskrim Bongkar Mafia BBM dan LPG Subsidi Rp243 Miliar
Kamboja Hapus Denda Overstay 460 WNI, Diminta Segera Pulang
DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban
Gunung Marapi Masih Waspada, Gas Beracun Ancam Kawah
Advertisement
KPK Ungkap Dominasi Pria dalam Kasus Korupsi, Pengadaan Paling Rawan
Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan, AS Ancam Serangan
Gempa M5,7 Guncang NTT, Dipicu Tumbukan Lempeng
Harga BBM Nonsubsidi Per 21 April 2026
Menteri HAM Minta Hakim Transparan di Sidang Andre Yunus
Advertisement
KPK: Celah Proyek Pemerintah Terbuka Sejak Awal Perencanaan
RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Lolos Pleno Baleg
BGN Tegaskan SDM Jadi Prioritas Utama
Prabowo Minta Kampus Terlibat dalam Proyek Giant Sea Wall
Bareskrim Buka Opsi TPPU untuk Kasus Haji dan Umrah Ilegal
Advertisement
ASN Cerita Panik Saat Selamat dari Kebakaran Kemendagri
Berita Pilihan
Advertisement
Bawaslu Kerja Sama Konsolidasi Demokrasi dengan OPD Bantul
Advertisement
Paspor Indonesia Bebas Visa ke 42 Negara, Cek Destinasinya!
Advertisement
Berita Populer
- Geng Remaja di Bantul Diduga Culik dan Siksa Korban hingga Tewas
- BGN Tegaskan SDM Jadi Prioritas Utama
- RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Lolos Pleno Baleg
- Remaja Tenggelam di Parangtritis Ditemukan Meninggal Dunia
- Menteri HAM Minta Hakim Transparan di Sidang Andre Yunus
- Prabowo Minta Kampus Terlibat dalam Proyek Giant Sea Wall
- Gempa Mag 7,4 Jepang: Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Advertisement
Advertisement
