Advertisement
Menteri Agama: Ormas Pengusung Khilafah Akan Dicabut Izinnya
Menteri Agama Fachrul Razi - Antara/Wahyu Putro
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi menegaskan negara tidak menoleransi keberadaan khilafah.
“Kalau khilafah, kita tidak ada pilihan. Tidak ada khilafah di Indonesia,” ujar Menag di Jakarta pada Kamis (31/10/2019) sebagaimana dilansir laman resmi Kemenag.
Advertisement
Pernyataan ini disampaikan Menag usai menghadiri Konsolidasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK. Dia pun menegaskan akan merekomendasikan penghentian perizinan ormas mana pun yang mengusung tentang khilafah.
“Kita tidak menyebut satu per satu. Tapi bila mengusung khilafah, kami rekomendasikan untuk mencabut izinnya,” ucap Menag.
Kehadiran Menag di Kantor Kemenko PMK untuk menghadiri rapat konsolidasi perdana bidang PMK Kabinet Indonesia Maju ini juga turut didampingi oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid serta jajaran pejabat Eselon I Kemenag.
Dalam rapat konsolidasi perdana ini, masing-masing menteri diminta menyampaikan paparan singkat. Menag Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dalam paparannya mengingatkan kembali tentang komitmen terhadap penangkalan radikalisme di Indonesia.
"Saat ini diperlukan kesamaan sikap kita untuk penangkalan radikalisme. Seperti telah disampaikan Presiden, masalah radikalisme adalah prioritas bagi kita semua. Bukan hanya jadi prioritas Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian dan lembaga yang ada.Maka kita mesti punya kesamaan sikap untuk ini," kata Menag.
Dia mencontohkan komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan oleh para aparat negara. Misalnya saat menyanyikan Indonesia Raya di dalam suatu acara, maka sikap yang harus ditunjukkan para aparat harus sesuai.
"Jangan sampai kita lihat ada aparat yang tidak bersikap siap saat menyanyikan Indonesia Raya. Ini harus punya komitmen bersama. Perlu ketegasan bersama," ujar Menag.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Advertisement
