Ini Spesifikasi Pulpen Rp123,8 Miliar yang Akan Dibeli Dinas Pendidikan DKI

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Idris Ahmad dan anggota Fraksi PSI Jakarta William A. Sarana melakukan konferensi pers terkait temuan anggaran siluman di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 di kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (30/10/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Feni Freycinetia Fitriani
30 Oktober 2019 17:17 WIB Feni Freycinetia Fitriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Selain menemukan pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta juga menemukan anggaran pembelian alat tulis dengan nilai jumbo yang tercatat di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William A. Sarana mengatakan alokasi anggaran sebesar Rp123,8 miliar itu untuk pembelian pulpen atau bolpoin di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kami menemukan pengadaan bolpoin Rp123,8 miliar. Harga 1 piece [buah] pulpen Rp105.000. Ini enggak mengada-ada, ada di situs APBD DKI," katanya saat konferensi pers di ruang fraksi PSI DPRD DKI, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Berdasarkan data KUA-PPAS 2020, tercantum kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang tertuang dalam program Wajib Belajar 12 Tahun. Program tersebut dieksekusi oleh Dinas Pendidikan Wilayah Kota Jakarta Timur.

Di dalam kegiatan tersebut, tercatat komponen Belanja Alat Tulis Kantor yaitu Ballpoint dengan pagu anggaran Rp123,8 miliar.

Spesifikasi ballpoint yang akan dibeli oleh Dinas Pendidikan DKI, yaitu Pen Drawing 0,1 70,5 dengan harga satuan sebesar Rp105.000 per buah. Pulpen tersebut dibeli untuk 99.000 pegawai selama 1 tahun, atau 12 kali.

Mengacu pada penyusuran Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, harga pulpen dengan spesifikasi Pen Drawing 0,1 70,5 yang dijual toko daring (online shop) rata-rata Rp9.000-Rp10.000 per buah.

"Semua jelas sekali tercatat di situs. Mau dibilang salah ketik lagi?" lanjut William.

Dia menilai kejadian ini tidak akan terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan transparansi dalam pembahasan APBD DKI 2020. Menurut William, jika Gubernur saja tidak tahu isi anggarannya, maka DPRD DKI tidak bisa membahas seluruh kegiatan yang diajukan oleh eksekutif.

"Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena perrinciannya ditutup-tutupi,” ucapnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia