Advertisement
Jokowi Ingin Penyederhanaan Jabatan PNS, Edhy Prabowo Malah Akan Langsung Melantik Pejabat
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. - Suara.com/Achmad Fauzi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo telah melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Susi Pudjiastuti untuk mengurus masalah perikanan.
Setelah melakukan Serah Terima Jabatan dengan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo mengaku langsung mengumpulkan para Direktur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Advertisement
Edhy Prabowo berencana melantik pejabat eselon I hingga eselon IV di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saya mau mendalami permasalahan-permasalahan yang ada, saya lihat juga ada 151 pos yang ternyata belum diangkat dari eselon I sampai IV, ini mau saya segera angkat, karena gimana kita mau kerja kalau kosong," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/10/2019).
Hal itu justru berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin memangkas birokrasi di Kementerian. Salah satunya, akan memangkas jumlah eselon di Kementerian.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam pidatonya selepas pelantikan di Kompleks Parlemen MPR/DPR Jakarta.
Selain melantik eselon di KKP, Edhy Prabowo juga akan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi soal perikanan tangkap hingga budidaya ikan.
Pasalnya, sepeninggalan Susi banyak kebijakan-kebijakan yang diterima ataupun ditolak para nelayan hingga pengusaha. Salah satunya, kisruh soal alat tangkap cantrang.
"Setelah ini sambil berjalan saya akan terus mendalami permasalahan-permasalahan lain, terutama masalah ikan tangkap, budidaya, keramba jaring apung yang ada di tiga titik itu gagal dan sebagainya, harus cari jalan keluar, jalan tengah. Saya gak fokus di masalahnya, saya fokus di jalan keluarnya," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
