Hyundai Palisade Inden hingga 4 Bulan, Sudah Dipesan 700 Unit
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Dahnil Anzar Simanjuntak/Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Harianjogja.com, BOGOR — Tiga sikap politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait pemerintahan Joko Widodo disampaikan dalam rapat pimpinan nasional dan apel bersama kader Partai Gerindra.
Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan ada tiga keputusan dalam rapimnas tersebut.
“Pertama, Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia [ke Jokowi] dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat,” kata Dahnil di Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dahnil menjelaskan berangkat dari konsep tersebut, Prabowo mempersilakan apabila ingin digunakan Jokowi dan pemerintah dalam lima tahun ke depan. Apabila ditolak, Gerindra tetap siap bekerja sama demi keberlangsungan bersama.
“Yang ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara bersilaturahmi dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.
Konsep ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan ini, tambah Dahnil, sudah diserahkan jauh-jauh hari.
“Sudah sebulan yang lalu sebelum pertemuan Prabowo dan Jokowi. Itu disampaikan [Prabowo] kepada Jokowi,” ucap Dahnil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup
Noel minta maaf kepada Prabowo setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi sertifikasi K3 dan gratifikasi Rp3,43 miliar.
KPK menduga perusahaan towing dipakai sebagai kedok menyamarkan dana hasil pemerasan KITAS dan KITAP yang menyeret pejabat Imigrasi.
Program BSPS DIY 2026 melonjak menjadi 3.000 unit rumah. Kementerian PKP memperbesar bantuan bedah rumah untuk mempercepat penanganan RTLH.
Pelantikan Kepala BGN Nanik S. Deyang dijadwalkan pekan depan. Istana meminta fokus membenahi Program Makan Bergizi Gratis.