2.600 Mahasiswa Pulang ke Papua, Kapolda: Malah Jadi Beban
Mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) menggelar aksi di Kantor Gubernur DIY, di Jalan Suryatmajan, Jogja, Kamis (04/10 - 2018). Aksi mereka gelar untuk menuntut pemerintah dan kepolisian menutaskan semua kasus kekerasan yang menimpa pelajar dan mahasiswa di DIY, meminta perlindungan dan kenyamanan selama mereka belajar, meminta kepolisian bersikap adil dalam mengusut kasus yang menimpa pelajar dan mahasiswa Papua, memberantas premanisme dan memberikan jamina Harianjogja.com, TIMIKA - Sebanyak 2.600 mahasiswa dan pelajar yang telah pulang ke Papua dari berbagai kota studi di Indonesia menjadi beban sosial bagi pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw.
"Adik-adik pelajar dan mahasiswa yang sudah kembali ke Papua saat ini tercatat 2.600 orang. Untuk apa mereka pulang? Ini menjadi beban sosial," kata Irjen Pol. Paulus saat dihubungi dari Timika, Senin (14/10/2019).
Kapolda mengatakan bahwa para pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan disusupi dan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai keinginan dan agenda-agenda tertentu di Papua sekarang ini.
Menurut Kapolda, pelajar dan mahasiswa itu sudah diperintahkan untuk kembali ke kota studi masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak mau kembali. Mereka diundang oleh Gubernur Papua Lukas Enembe tetapi mengembalikan undangan itu kepada Gubernur di depan semua pejabat Forkopimda Provinsi Papua.
"Ada apa ini? Di sisi lain mereka terus mendengungkan berbagai permasalahan yang terjadi, sekecil apa pun melalui jalur-jalur komunikasi yang mereka punya. Ini nyata," kata Paulus.
Sehubungan dengan hal itu, Kapolda mengingatkan jajaran kepolisian di semua daerah di Papua agar lebih waspada dan peka terhadap perkembangan situasi yang terjadi di tengah masyarakat.
"Ada informasi sekecil apa pun, desas-desus, isu-isu yang bertebaran di media sosial, kasih input kepada teman-teman untuk mengantisipasinya," ujarnya.
Guna mengamankan situasi di seluruh wilayah Provinsi Papua, kata Kapolda, Mabes Polri mengirim ratusan personel Brimob yang merupakan BKO dari 13 polda se-Indonesia untuk ditugaskan di sejumlah daerah rawan di wilayah provinsi ujung timur Indonesia itu.
Kapolda mengimbau setiap polres yang mendapat tambahan pasukan Brimob BKO dari berbagai polda untuk bersinergi membangun komunikasi dan koordinasi dengan menggelar kegiatan patroli bersama, razia senjata tajam, dan penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras ataupun menempatkan pos-pos keamanan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan.
"Diminta atau tidak diminta wajib hukumnya bagi rekan-rekan di kewilayahan untuk berterima kasih kepada rekan-rekan yang datang bertugas membantu kita. Ancaman kita nyata, bukan tidak nyata. Jangan berpikir konflik di Papua itu biasa. Situasi sekarang lebih spesifik," kata Irjen Pol. Paulus.
Selain itu, Kapolda juga mengingatkan jajarannya agar mengantisipasi pergerakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang terus-menerus melakukan berbagai upaya kekerasan dan teror penembakan.
"Rekan-rekan jangan lengah, tetap waspada. Bangun komunikasi dengan semua pihak sebab di semua daerah ada banyak tokoh yang mempunyai pengaruh," kata Kapolda.
Pada saat ini, Kapolda Papua bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab tengah berada di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, untuk melakukan konsolidasi personel Polri dan TNI di wilayah itu menyusul terjadinya pembunuhan terhadap seorang pekerja bangunan di dekat Jembatan Woma, Wamena, Sabtu (12/10).
Sumber : antara
