Kuota Nikel 2027 Dipangkas, Biaya Smelter Diprediksi Melonjak
Perhapi menilai pemangkasan kuota bijih nikel 2027 berisiko menaikkan harga bahan baku, biaya operasional smelter, dan menekan produksi.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pelajar STM di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019) hanya berlangsung beberapa menit. Mereka lantas dijemur polisi. /Suara.com-Ria Rizki Nirmala Sari
Harianjogja.com, JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan klarifikasi menanggapi pernyataan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB khusus anak-anak (UNICEF) tentang adanya pelajar atau anak STM yang ditangkap polisi dan ditahan lebih dari 24 jam. Sorotan itu disampaikan dalam pernyataan resmi PBB.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo buka suara terkait hal tersebut. Menurutnya, penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Semua [penangkapan dan penahanan] sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujar Dedi melalui pesan singkat, Jumat (4/10/2019).
Diketahui, sebanyak 1.365 orang ditangkap polisi terkait aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di depan Gedung DPR RI pada Senin (30/9/2019). Mereka yang diringkus adalah pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat sipil.
Dari total tersebut sebanyak 611 pelajar dan 126 mahasiswa ditangkap. Sisanya merupakan masyarakat sipil.
Polisi telah menetapkan sebanyak 380 orang sebagai tersangka terkait unjuk rasa yang berujung rusuh. Dari jumlah tersebut, 179 orang kekinian ditahan.
Dalam hal ini, dua pelajar yang ditahan karena terbukti membawa senjata tajam. Kemudian, dua mahasiswa ditahan karena kedapatan membakar pos polisi.
Sebelumnya, UNICEF menyerukan kepada semua pihak yang terkait di Indonesia untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan menghormati hak mereka untuk menyatakan pendapat dalam lingkungan yang aman.
“Sejumlah anak-anak terseret dalam aksi-aksi kekerasan dan ada laporan yang kredibel bahwa sebagian dari mereka ditangkap dan ditahan lebih dari 24 jam,” demikian pernyataan UNICEF yang dikeluarkan Selasa lalu.
“Kita harus tetap waspada untuk menjaga dan melindungi hak anak-anak kapanpun,” kata wakil UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Perhapi menilai pemangkasan kuota bijih nikel 2027 berisiko menaikkan harga bahan baku, biaya operasional smelter, dan menekan produksi.
SD Negeri Kasihan Bantul meraih juara pertama nasional SSK Terbaik 2026 berkat integrasi pendidikan kependudukan dan keluarga selama tiga tahun.
Google diduga mengembangkan Tamba, aplikasi sosial eksperimental yang terhubung dengan YouTube dan memiliki fitur pesan pribadi serta obrolan grup.
Komisi C DPRD Kota Jogja menyoroti minimnya sarana prasarana dan personel BPBD saat membahas kebutuhan anggaran penanggulangan bencana 2027.
Bandara Dhoho Kediri ditetapkan sebagai embarkasi haji reguler 2027 untuk melayani 9.641 calon haji dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
BI optimistis penguatan aturan retensi DHE SDA dapat menambah pasokan devisa, memperkuat cadangan devisa, dan menjaga stabilitas rupiah.