Advertisement
Demonstran Masih Bertahan di Sekitar Gedung DPR
Mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, (24/9). Bentrokan terjadi saat polisi berusaha membubarkan aksi mahasiswa yang menolak revisi sejumlah Undang-undang yang diusulkan DPR. - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan sejumlah RUU kontroversial lainnya masih bertahan di sekitar Gedung DPR/MPR.
Hingga pukul 20.00 WIB, Selasa (24/9/2019), kerusuhan terjadi di sejumlah titik, antara lain di bawah jalan layang Senayan dan di depan Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Advertisement
Selain itu, sebagian mahasiswa juga berhamburan ke Stasiun Palmerah sehingga menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Tentara Pelajar.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) dan forum lobi, hari ini sepakat menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan.
"Untuk memberikan waktu, baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan menyosialisasikan secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya," ujarnya.
Sementara itu, dua RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan di tingkat I dan belum masuk ke dalam tahap pengambilan keputusan.
"Karena ditunda, DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil kami akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP," ujar Bambang Soesatyo usai sidang paripurna di DPR.
.jpg)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
