Advertisement
RUU KUHP Dianggap Membahayakan Pemberantasan Korupsi, Ini Poinnya
Ilustrasi korupsi - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Protes masyarakat terhadap RUU KUHP terus bergulir.
Aktivis perempuan, Lini Zurlia akan fokus mengonsolidasikan massa untuk mengajak teman-temannya ikut berdemonstrasi menolak pasal ngawur di dalam Rancangan (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Advertisement
Ia berharap aksi demonstrasi bisa terus dilakukan berkali-kali hingga tanggal 24 September 2019 saat rapat paripurna terakhir dilaksanakan.
"Besok kami akan turun lagi di sini (depan gedung parlemen) pukul13.00 WIB. Selain itu kami juga kampanye lewat ruang dalam jaringan (daring). Online juga terus kami rebut ruang-ruang narasinya, enggak cuma offline," ujar Lini ketika ditemui usai orasi di depan gedung parlemen Jakarta, Senin (16/9/2019).
BACA JUGA
RKUHP, menurut dia, dapat mengurangi lama hukuman koruptor dan mengancam kekhususan penanggulangan kasus korupsi melewati Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
"Pertama, pengurangan (lama) kurungan penjara. Kemudian menghilangkan kekhususan (lex specialis) UU Tipikor. Itu juga terancam di revisi KUHP ini," ujar Lini.
Itu ditambah lagi dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lini menganggap KPK sudah tidak ada gunanya lagi nanti jika revisi itu disahkan dan lebih baik dibubarkan saja.
"Ya, bubarkan saja KPK kalau RUU KPK disahkan, revisi KUHP diterima. Sudah enggak ada gunanya KPK," kata Lini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mudik Lebaran 2026 Diperkirakan Tembus 144 Juta Orang
BNPB Intensif Tangani Banjir Grobogan dan Demak
Trump Targetkan Kesepakatan Nuklir Iran Jelas 10 Hari
Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
Advertisement
Perang Saudara di Sudan Terus Berlanjut
Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
Trump Puji Prabowo di KTT Gaza, Indonesia Disorot
Kejagung Sita 6 Mobil di Kasus Korupsi Ekspor CPO
Kronologi Jatuhnya Pesawat Pelita Air PK-PAA di Nunukan
Advertisement
Diduga Jadi Gembong Narkoba, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Ditahan
Hakim PN Depok Kena OTT KPK, KY Siapkan Sidang Etik
Mudik Lebaran 2026, Tol Bocimi Fungsional Dibuka
Ledakan Petasan Situbondo Hancurkan Rumah, 1 Tewas
Libur Imlek 2026, 367.800 Kendaraan Padati Tol MBZ
Advertisement
Kronologi AKBP Didik Diduga Jadi Gembong Narkoba Berujung PTDH
Berita Pilihan
- Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
- Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
- Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
- Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
- Arab Saudi dan Iran Awali Ramadan 1447 H di Hari yang Berbeda
Advertisement
Polda DIY Nonaktifkan Anggota Satintelkam Polres Bantul
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- DPRD Gunungkidul Desak Mitigasi Kebencanaan di Masyarakat Diperkuat
- Unisi Hotel Malioboro Kenalkan Program Ramadan Aladin 1447 H
- Sejumlah Talud Rusak Diterjang Hujan, Pemkot Jogja Siapkan Perbaikan
- Pemkot Jogja Pastikan Stok Pangan Aman hingga Lebaran 2026
- UGK Tol Jogja-Solo di Trihanggo Cair, 44 Bidang Dibayar untuk Ramp
- Bupati Sleman Serahkan BPJS Ketenagakerjaan bagi 704 Anggota BPKal
- BPN Kulonprogo Targetkan 2.000 Bidang Tanah PTSL 2026
Advertisement
Advertisement
