Advertisement
Freddy Numberi: Jokowi Harus Kembalikan Kepercayaan Warga Papua

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tokoh Papua Freddy Numberi meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat Papua Freddy Numberi mengatakan Presiden Joko Widodo harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah, dengan memproses permasalahan HAM yang terjadi selama ini di Bumi Cenderawasih.
Advertisement
"Kita mau supaya ditindaklanjuti, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi bahwa dia serius mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu di Papua," ujar Freddy di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).
Freddy mengatakan banyak masyarakat Papua yang memiliki kenangan pahit di masa lalu atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain di Kabupaten Nduga, Wamena, dan Wasior.
Freddy meminta agar Pemerintah Jokowi tetap memegang komitmen untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga proses ke pengadilan.
"Saya pikir kalau komitmen begitu mudah-mudahan setelah tidak ada masalah lagi, pilpres sudah selesai, kita mau supaya ditindaklanjuti," ucap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Terkait tentang adanya demo anarkis yang terjadi di Papua belakangan ini, Freddy meminta agar Pemerintah mengajak perwakilan dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat untuk berdialog.
Ketujuh wilayah tersebut adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.
Freddy berharap Pemerintah dapat mengakomodir seluruh aspirasi yang diutarakan oleh seluruh perwakilan wilayah agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan masyarakat Papua.
"Biarlah mereka bicara, nanti dari sana setelah disaring dengan baik oleh tim, inilah bahannya, ketemu untuk bicara dengan Presiden. Apapun dia hasilnya harus disampaikan kepada presiden," ucap dia.
Lebih lanjut Freddy juga mengatakan Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan wilayah Papua, salah satunya dengan mengevaluasi otonomi khusus.
Menurut dia, saat ini otonomi khusus tidak berjalan dengan baik lantaran kurang adanya sinergi antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.
"Jangan salahkan daerah, pusat pun harus introspeksi diri, apa yang belum kita lakukan dalam konteks pengawasan dan pendampingan terhadap uang yang diturunkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan agar masyarakat tidak menjadi korban dan akhirnya mereka demonstrasi ribut-ribut karena mereka sebagai korban," ujar Freddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement