Advertisement
Soal Pemindahan Ibu Kota, Wakil Ketua MPR Sebut Presiden Belum Minta Izin Resmi ke Legislatif
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Keinginan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan semakin kuat. Pada pidato rapat tahunan legislatif dan nota keuangan lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan izin secara lisan.
Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa wacana pemindahan ibu kota sudah lama muncul. Tapi, lanjut Hidayat, hingga kini belum ada pengajuan resmi kepada legislatif baik MPR maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Advertisement
“Rekan-rekan dari komisi V maupun komisi II belum pernah mempertanyakan mana draft kajian undang-undangnya. Sebelum jadi undang-undang, harus ada kajian akademiknya. Akademiknya juga belum pernah disampaikan,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Hidayat menjelaskan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020 juga belum pernah ada pembicaraan.
“Jadi menurut saya ini menambah polemik di masyarakat. Menurut saya pemerintah harusnya berlaku yang runut dalam konteks konstitusi,” jelas Hidayat.
Presiden pun diminta Hidayat menyelesaikan terlebih dahulu payung hukum pemindahan ibu kota sebelum terus menebar wacana, karena pindah ibu kota juga harus dibahas legislatif.
“Kalau menurut saya harus diusahakan secara runut sehingga payung hukumnya kuat di negara hukum Indonesia,” ucap Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kaesang Ingin Jadi Ketum PSI Lagi, Jokowi Mengaku Tak Percaya Diri
Advertisement
Siswa Bisa Mendaftar Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Caranya
Advertisement
Polisi Bandara Soetta Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Penumpang Citilink
Gempa Lombok M4,5 Terasa hingga Bali, Kedalaman 12 Km
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
Peluncuran Program Koperasi Desa Merah Putih Diundur
Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Sebanyak 38 Rumah Warga Poso Rusak
Advertisement
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Oplosan
Berita Pilihan
Advertisement
Update Jadwal KRL Jogja Solo per Rabu, 16 Juli 2025, Lengkap dari Stasiun Tugu hingga Palur
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement
