Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Masalah di Papua

Petugas kepolisian mengevakuasi warga saat demonstrasi di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). - Antara/Sevianto Pakiding
21 Agustus 2019 22:27 WIB MG Noviarizal Fernandez News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo didesak segera turun langsung menyelesaikan masalah Papua.

Kastorius Sinaga, sosiolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa agresi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar di berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.

“Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional. Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999,” ujarnya, Rabu (21/9/2019).

Menurutnya, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya agresi massa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di Jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat.

Karena itu, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara RI menurutnya, harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua dan tidak menyerahkannya tanggungjawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan.

“Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang. Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa,” urainya.

Dia mengatakan bahwa sudah saatnya Presiden meletakkan prinsip harga diri manusia bagi penyelesaian Papua yang tidak bisa diselesaiakan secara pendekatan keamanan dan pembangunan fisik infrastruktur.

Masyarakat Papua, kata dia, harus ditempatkan kembali setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan. Penempatan martabat ras Papua sebagai pintu masuk utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia