Advertisement
Alokasi Belanja Kementerian Lebih Besar, Komitmen Pemerintah Bangun Kawasan Pinggiran Makin Diragukan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam pembangunan ke daerah pinggir makin diragukan karena besarnya alokasi belanja kementerian dan lembaga dibandingkan dengan belanja transfer ke daerah dan dana desa.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, dalam RAPBN 2020, belanja K/L direncanakan Rp884,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun.
Advertisement
"Belanja K/L tetap dominan sementara belanja daerah cenderung stabil, pusat masih dominan," jelas Tauhid di Kantor Indef, Senin (19/8/2019).
Dia menilai perencanaan anggaran hingga pengawasan APBN 2014 sampai APBN 2019 selalu menyatakan keberpihakan kepada daerah pinggiran. Namun hal itu belum tercermin dalam postur anggaran ke daerah pada RAPBN 2020 di mana belanja transfer ke daerah masih rendah.
Tauhid menegaskan, agar pembangunan ke depan Indonesia jangan menghabiskan porsi terbesar untuk belanja K/L dan belanja pegawai.
Pasalnya, dalam RAPBN 2020, proporsi belanja pegawai meningkat 24,9%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengnan 2019 sebesar 24,6%, atau pada 2015 sebesar 23,8%. Sementara itu, porsi belanja modal juga cenderung menurun.
Dalam RAPBN 2020 belanja modal hanya 11,2%, turun dibandingkan dengan outlook APBN 2019 sebesar 11,4%. Asal tahu saja, belanja modal ini bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2015 yang sempat mencapai 18,2%.
"Jadi jangan sampai kita tersandera oleh belanja pegawai," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
