Alokasi Belanja Kementerian Lebih Besar, Komitmen Pemerintah Bangun Kawasan Pinggiran Makin Diragukan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
20 Agustus 2019 10:47 WIB Gloria Fransisca Katharina Lawi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam pembangunan ke daerah pinggir makin diragukan karena besarnya alokasi belanja kementerian dan lembaga dibandingkan dengan belanja transfer ke daerah dan dana desa.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, dalam RAPBN 2020, belanja K/L direncanakan Rp884,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun.

"Belanja K/L tetap dominan sementara belanja daerah cenderung stabil, pusat masih dominan," jelas Tauhid di Kantor Indef, Senin (19/8/2019).

Dia menilai perencanaan anggaran hingga pengawasan APBN 2014 sampai APBN 2019 selalu menyatakan keberpihakan kepada daerah pinggiran. Namun hal itu belum tercermin dalam postur anggaran ke daerah pada RAPBN 2020 di mana belanja transfer ke daerah masih rendah.

Tauhid menegaskan, agar pembangunan ke depan Indonesia jangan menghabiskan porsi terbesar untuk belanja K/L dan belanja pegawai.

Pasalnya, dalam RAPBN 2020, proporsi belanja pegawai meningkat 24,9%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengnan 2019 sebesar 24,6%, atau pada 2015 sebesar 23,8%. Sementara itu, porsi belanja modal juga cenderung menurun.

Dalam RAPBN 2020 belanja modal hanya 11,2%, turun dibandingkan dengan outlook APBN 2019 sebesar 11,4%. Asal tahu saja, belanja modal ini bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2015 yang sempat mencapai 18,2%.

"Jadi jangan sampai kita tersandera oleh belanja pegawai," ungkapnya.

Sumber : bisnis.com