Advertisement
PKS Harapkan Parpol Pengusung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap parta politik yang dulu berkoalisi mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019 menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya sangat bahagia menjadi bagian dari pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilihan presiden walaupun kalah. Dia merasakan suasananya sangat guyub dan solid.
Advertisement
“Karena itu tetap harapan kami koalisi pendukung Prabowo baik Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya menjadi kekuatan penyeimbang kami di oposisi,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Mardani menjelaskan bahwa setiap partai memiliki kemandirian dalam memutuskan sikap. Oleh karena itu, dia menghargai keputusan pengusung Prabowo-Sandi yang pindah haluan.
BACA JUGA
Sampai saat ini belum ada selain PKS yang mengumumkan menjadi oposisi. Semuanya menunggu hasil rapat internal.
Akan tetapi Partai Demokrat secara terang-terangan ingin bergabung dengan pemerintah. Sementara PAN dan Gerindra melalui ketua umum atau pengurusnya sempat mengadakan pertemuan dengan Jokowi maupun partai pengusung.
Berkaca pada periode pertama Jokowi, PAN yang awalnya oposisi kemudian pindah menjadi koalisi hingga akhirnya kembali jadi oposisi saat mengusung Prabowo-Sandi.
Sementara Demokrat sejak awal mengambil posisi nonblok. Hanya Gerindra dan PKS konsisten di luar pemerintahan.
Di sisi lain, Mardani melihat pendukung Prabowo ingin ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Oposisi baginya posisi yang mulia dan baik untuk demokrasi.
“Saya masih yakin Gerindra akan bersama PKS di #kamioposisi. Walaupun lagi-lagi tidak ada kemampuan dari PKS apalagi saya pribadi untuk memaksa siapapun. Tapi secara etika dan logika demokrasi ini perlu tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
Advertisement
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Advertisement
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
74 Titik Pengolahan Sampah Ilegal di Bantul Diduga Cemari Lingkungan
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- BPN Kulonprogo Tegaskan Tanah Letter C Aman, Tetap Milik Warga
- BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
- Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI
- Berteduh di Gubuk, Dua Petani Seyegan Sleman Tersambar Petir
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Kasus Hipertensi Gunungkidul Naik, DPRD Desak Pemkab Fokus Penanganan
- Ini Struktur Baru Dewan Gubernur Bank Indonesia
Advertisement
Advertisement
