Advertisement
Gerindra Pastikan Prabowo Tak Tawarkan Konsep ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri) di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah bahwa Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menawarkan konsep-konsep bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Gerindra bukan menawarkan konsep dalam koalisi. Prabowo ditanya masukannya seperti apa untuk bangsa ini, lalu beliau menyampaikan konsep kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan pengelolaan BUMN," kata Andre di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Advertisement
Dia mengatakan konsep kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pengelolaan BUMN itu disampaikan Prabowo ketika bertemu Presiden terpilih Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
Menurut dia, dalam pertemuan antara Prabowo-Jokowi maupun Prabowo-Megawati terjadi diskusi dan mantan Danjen Kopassus itu diminta pendapatnya dan masukan untuk perbaikan bangsa kedepan.
"Kami intinya ingin berkontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia. Kontribusi itu bisa kami berikan ketika di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujarnya.
Dia mengatakan kalau konsep-konsep Gerindra itu bisa diadopsi dan digunalan bersama-sama oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf maka partainya bersedia masuk dalam pemerintahan.
Namun menurut dia, kalau konsep-konsep itu dinilai tidak bisa membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf maka Gerindra akan berada di luar pemerintahan.
"Gerindra yang penting ingin pemerintah ke depan menjadi pemerintah yang kuat. Lalu kalau Gerindra di dalam pemerintahan, kita akan bantu, kalau kita di luar akan jadi mitra yang baik dan konstruktif," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
