Gerindra Desak Polri Ungkap Otak di Balik Penyadapan Presiden
Gerindra mendesak Polri mengungkap otak, pemberi perintah, dan pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Media massa, jurnalis, pers, wartawan/Ilustrasi
Harianjogja.com, JAKARTA--Papua direncanakan menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 mendatang. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sudah menyiapkan berbagai agenda.
"Setiap tahun kan ada HPN. Kali ini kami rencanakan di Jayapura, di Papua," kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Jakarta, Senin (5/7/2019).
Atal didampingi jajaran Pengurus PWI Pusat, di antaranya Mirza Zulhadi (Sekjen), Suprapto (Wakil Sekjen), kemudian Peter F Gontha dan Asro Kamal Rokan sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI.
Jajaran PWI telah menyampaikan rencana penyelenggaraan peringatan HPN 2020 di Papua kepada Wiranto, dan disambut baik.
Menurut dia, pemilihan Papua sebagai tuan rumah HPN 2020 merupakan inisiatif dari PWI untuk menunjukkan kepada dunia mengenai realitas yang terjadi di wilayah itu.
"Kami ingin menunjukkan kepada dunia. mungkin melalui event Pers Nasional itu, HPN bahwa Papua itu tidak seperti yang digambarkan selama ini," katanya.
Papua, kata dia, sudah sedemikian terbuka sebagaimana daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, termasuk juga dengan akses transportasinya.
"Saya sudah puluhan kali [ke Papua]. Jayapura itu sudah puluhan kali saya balik toh. Kemudian saya ke Timika, Fakfak, Manokwari, kemudian saya juga sampai ke kabupaten, sama saja," katanya lagi.
Atal Depari mengatakan selama ini digambarkan seolah-olah di Papua tidak ada kebebasan, demokrasi, dan sebagainya, padahal kenyataannya tidak demikian.
"Lihatlah Papua seperti apa. Sebenarnya kan enggak ada apa-apa. Apa pun dilakukan sama saja dengan wilayah di sini," katanya pula.
Akan tetapi, kata dia, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pencitraan buruk di Papua melalui lobi-lobi internasional untuk keuntungan diri sendiri, dan negara Indonesia sangat dirugikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gerindra mendesak Polri mengungkap otak, pemberi perintah, dan pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Peternak penerima bantuan 600 ayam petelur di Bantul belum meraup untung. Harga pakan tinggi membuat biaya operasional ditutup uang pribadi.
Unisa Yogyakarta mengembangkan MySADARI, aplikasi gratis dengan empat fitur untuk membantu perempuan melakukan deteksi dini kanker payudara.
Kementerian UMKM menyiapkan audit besar-besaran penyaluran KUR Rp300 triliun untuk memperkuat transparansi dan pembiayaan sektor produktif.
DWS sepakat dugaan penyadapan Presiden Prabowo berpotensi mengarah ke makar jika terbukti memenuhi unsur pidana.
Sugiono membuka peluang pertemuan pimpinan partai untuk membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.