Advertisement
Sudah Disetujui Jokowi, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Iuran BPJS Kesehatan berpotensi bakal naik dalam waktu dekat.
Pemerintah menyetujui kenaikan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan tersebut dilakukan demi menutupi defisit yang saat ini mencapai Rp 19,41 triliun.
Advertisement
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, kenaikan dana iuran BPJS itu adalah hasil rapat terbatas yang dilakukannya bersama Presiden Jokowi dan sejumlah kementerian. Namun, besaran kenaikan iuran masih akan dibahas.
"Pertama, kami setuju untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
JK mengatakan, Jokowi juga menyetujui perbaikan manajemen BPJS. Selain itu, nantinya BPJS akan didesentralisasi. Sebab, pemerintah tak lagi dimungkinkan mengontrol ratusan juta peserta BPJS Kesehatan.
"Supaya memperpendek rentang kendalinya, agar 2.500 yang melayani BPJS bisa dibina, diawasi oleh gubernur atau bupati setempat. Sistemnya lebih dekat, dan lebih mudah melayani masyarakat," ujarnya.
JK kemudian mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau sistem BPJS tersebut dilimpahkan kewenangannya kepada daerah. Dirinya meyakini penanganan peserta BPJS akan lebih mudah karena sistemnya yang sudah berbasis daring.
Hal itu diungkapkan agar masalah defisit yang belum juga rampung bisa mudah diselesaikan apabila ditangani juga oleh daerah.
"Kalau begini terus, tahun depan diperkirakan defisit bisa Rp 40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp 100 triliun. Jadi sistemnya harus diubah," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Info Ayatollah Mojtaba Khamenei
Kasus Campak 2026 Tembus 8.716, Kemenkes Percepat Imunisasi
OTT Bupati Cilacap, 13 Orang Digelandang KPK ke Jakarta
KPK Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran 2026
Advertisement
Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, Polri Diminta Usut Tuntas
Bukan karena Perang, Ini Alasan TNI Terapkan Status Siaga 3
BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja
Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
18 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Kereta dari Jakarta
Advertisement
Kapolri Beri Atensi Khusus Kasus Air Keras Aktivis KontraS
Trump: Mojtaba Khamenei Diduga Masih Hidup Meski Terluka
Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Padati Pelabuhan Bakauheni
Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS di Jakpus Diselidiki Polisi
Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
Advertisement
OTT KPK 2026: Bupati Cilacap Ditangkap, Operasi ke-9 Tahun Ini
Berita Pilihan
- OTT Bupati Cilacap, 13 Orang Digelandang KPK ke Jakarta
- Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
- KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan Wisata Sungai, Pengerukan Dimulai Usai Lebaran
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Iran Prediksi Perang Timur Tengah Berakhir Sebelum Nowruz
- Google Maps Hadirkan Ask Maps, Chat AI untuk Cari Lokasi
- Libur Lebaran, Gunungkidul Targetkan PAD Wisata Rp1,7 Miliar
- Parlemen AS Nilai FIFA "Merampok" Suporter dengan Harga Tiket Mahal
- Jelang Lebaran, Produsen Oleh-oleh Kulonprogo Tambah Produksi
- Jersey Tandang Brasil 2026 Terinspirasi Jaguar dan Anaconda
- Di Tengah Tekanan AS, Kuba Bebaskan 51 Tahanan Lewat Mediasi Vatikan
Advertisement
Advertisement
