Advertisement
Jusuf Kalla Anggap Wajar, Bagi-Bagi Kursi Menteri untuk Parpol Pendukung Jokowi
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai koalisi pendukung Jokowi diyakini bakal mendapat jatah kursi menteri.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, mengatakan partai politik koalisi dengan suara terbanyak di DPR RI pasti akan mendapat jumlah kursi menteri yang cukup di Kabinet Kerja Jilid II.
Advertisement
"Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di Kabinet yang memadai. Tapi kan tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Dengan banyaknya lobi-lobi dari parpol kepada Presiden Jokowi terkait rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK mengatakan hal itu wajar dilakukan karena tujuan utama dalam politik adalah meraih kekuasaan.
"Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya," kata JK.
Sebelumnya, JK pernah mengatakan komposisi menteri di kabinet setidaknya harus terbagi rata dari kalangan parpol pendukung dan profesional. Bahkan tidak sedikit tokoh dari kalangan partai politik adalah pelaku profesional.
Keberadaan perwakilan partai politik juga diperlukan di kabinet sebagai menteri, selain juga bekerja di balik kursi parlemen.
"Wajar saja, dimana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, disamping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.
Oleh karena itu, JK menilai wajar jika Jokowi memberikan "jatah" posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi yang telah mendukungnya hingga memenangi Pilpres 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
