Huawei Rencanakan PHK Massal di AS

John Andhi Oktaveri

Senin, 15 Juli 2019 - 11:57 WIB

Sunartono

Logo perusahaan Huawei tampak di mal di Shanghai, China, 3 Juni 2019, - REUTERS

Harianjogja.com, JAKARTA - Huawei Technologies Co Ltd merencanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Amerika Serikat setelah perusahaan peralatan telekomunikasi China itu masuk daftar hitam di negara tersebut, menurut sejumlah sumber.

PHK tersebut diperkirakan akan memengaruhi pekerjaan di cabang riset dan pengembangan Huawei Futurewei Technologies yang berbasis di AS.

Perusahaan itu mempekerjakan sekitar 850 orang di laboratorium penelitian di seluruh negara itu, menurut media Wall Street Journal seperti dikutip Aljazeera.com, Senin (15/7/2019).

Satu sumber mengatakan kepada surat kabar itu bahwa PHK bisa mencapai ratusan orang meskipun jumlah yang pasti tidak diberikan.

BACA JUGA

Karyawan asal China diberi pilihan untuk pulang atau tinggal bersama perusahaan, menurut sumber lainnya.

Beberapa karyawan telah diberitahu tentang pemecatan mereka, sementara PHK yang lebih terencana akan segera diumumkan, kata Journal. Akan tetapi Huawei menolak berkomentar soal berita tersebut.

Setelah Departemen Perdagangan memutuskan untuk menempatkan Huawei pada "daftar entitas", karyawan Futurewei menghadapi pembatasan dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di kantor pusat Huawei di China, kata sumber tersebut kepada Journal.

Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada KTT G20 di Osaka bahwa bahwa dia akan mengizinkan beberapa penjualan teknologi AS ke Huawei. Akan tetapi, perusahaan itu akan tetap berada dalam daftar entitas sampai kesimpulan pembicaraan antara Washington dan Beijing diselesaikan.

Pada Selasa (9/7/2019) lalu Menteri Perdagangan Wilbur Ross mengatakan Pemerintah AS akan mengeluarkan lisensi untuk perusahaan yang ingin menjual barang ke Huawei kalau tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional.

Sedangkan, Chairman Huawei, Howard Liang mengatakan perusahaan belum melihat adanya manfaat dari pencabutan larangan Trump sebagian dan menyerukan Washington untuk menghapus perusahaan dari daftar entitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia