UU Perampasan Aset Atur Pidana Mati bagi Koruptor, Ini Isinya
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Ilustrasi pekerja migran - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Kepulangan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Asih dari ancaman hukuman mati di Malaysia memicu dorongan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan perempuan dalam kasus narkotika lintas negara.
Komnas Perempuan menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan korban perdagangan orang dalam setiap penanganan perkara narkotika yang melibatkan perempuan.
Anggota Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, menegaskan pendekatan hukum tidak boleh semata-mata memposisikan perempuan sebagai pelaku, tetapi juga melihat kemungkinan mereka sebagai korban eksploitasi jaringan perdagangan manusia.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk segera mengintegrasikan perspektif perlindungan perdagangan orang dalam setiap penanganan kasus perdagangan gelap narkotika yang melibatkan perempuan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Komnas Perempuan juga menyambut kepulangan Asih sebagai hasil dari proses panjang advokasi lintas negara yang melibatkan berbagai pihak.
Anggota lainnya, Sundari Waris, menyebut keberhasilan ini merupakan capaian penting meski perjuangan perlindungan perempuan migran masih jauh dari selesai.
“Kepulangan Asih adalah kemenangan kecil dalam perjuangan yang masih panjang,” katanya.
Ia mengapresiasi kerja kolaboratif antara pendamping korban, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam memastikan perlindungan hukum dan diplomatik bagi Asih hingga bisa kembali ke Tanah Air.
Kasus ini, lanjut Sundari, mencerminkan kerentanan berlapis yang kerap dialami perempuan, khususnya dari latar belakang ekonomi terbatas.
Mereka rentan terjebak iming-iming pekerjaan, dimanipulasi oleh jaringan perdagangan orang, hingga akhirnya menanggung risiko hukum berat atas kejahatan yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa Indonesia telah terikat pada sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan perempuan dalam sistem peradilan.
Salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menegaskan kewajiban negara memastikan proses hukum bebas dari diskriminasi.
Selain itu, Protokol Palermo juga menekankan bahwa korban perdagangan manusia tidak seharusnya dipidana atas tindakan yang terjadi akibat eksploitasi.
Komnas Perempuan pun mendorong penguatan perlindungan diplomatik sejak awal, sebelum ancaman hukuman berat seperti eksekusi muncul dalam kasus serupa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
Beban subsidi dan kompensasi mencapai Rp415,8 triliun hingga Oktober 2026. Selisih harga Pertalite dan Solar menambah tekanan APBN.
Kemenko PMK dan Pemda DIY memperkuat surveilans berbasis masyarakat untuk mendeteksi dini zoonosis, termasuk leptospirosis dan antraks.
Prabowo bertemu empat mata dengan Putin di KTT APEC Shenzhen. Keduanya membahas kerja sama ekonomi dan rencana FTA Indonesia-Rusia.
Banjir melanda sekitar 25 kota di Pas-de-Calais, Prancis. Sekolah ditutup, 30 ruas jalan terdampak, dan hujan lanjutan mengancam.
Mauricio Pochettino ingin meringankan tekanan pemain Manchester United dan membangun mental berani jelang menghadapi Liverpool.