Advertisement
Pembuat Halaman Facebook Pro Mubarak Ditangkap
Stiker dengan logo Facebook terlihat dalam konferensi F8 yang digelar Facebook di San Jose, California, AS, Selasa (30/4/2019). - Reuters/Stephen Lam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Seorang sumber pengadilan pada Kamis (11/7/2019) menyampaikan bahwa otoritas Mesir dilaporkan telah menangkap pembuat halaman Facebook yang pro terhadap mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak. Informasi tersebut dikutip Reuters.
Sumber tersebut mengatakan bahwa Karim Hussein, orang yang menjalankan halaman bertajuk “I am sorry, Mr President”, diperintahkan ditahan selama 15 hari. Dia sedang diselidiki atas tuduhan menyebarkan berita palsu dan menyalahgunakan media sosial.
Advertisement
Sebuah pernyataan yang diposting di halaman itu pada Rabu (9/7/2019) menyatakan Hussein dibawa untuk ditanyai atas beberapa hal yang terkait dengan halaman dan apa yang dipublikasikan di sana.
Halaman ini memiliki lebih dari 3,276 juta pengikut dan disukai lebih dari 2,8 juta. Halaman tersebut sering mengunggah postingan yang memuji Mubarak dan membuat perbandingan kondisi saat sang diktator tersebut berkuasa dengan kondisi saat ini.
Mubarak menjadi presiden pada 1981 dan terus menjabat selama 30 tahun, hingga ia digulingkan dalam pemberontakan rakyat pada 2011. Ia kemudian diadili dan pada awalnya dihukum karena keterlibatannya dalam membunuh demonstran, namun kemudian dibebaskan dalam pengadilan banding.
Salah satu unggahan dalam halaman tersebut menyebutkan Mubarak tidak bisa memotong subsidi bahan bakar. Unggahan itu dibuat pada hari yang sama ketika pemerintah Mesir menaikkan harga bahan bakar sebesar 16-30 persen sebagai bagian dari program reformasi yang didukung IMF.
Halaman ini juga memuat unggahan simpatik tentang dua putra Mubarak, Alaa dan Gamal, dan kegiatan sosial mereka.
Sementara itu, di bawah presiden saat ini, Abdel Fattah al-Sisi, otoritas Mesir melakukan penumpasan yang luas terhadap perbedaan pendapat dari lawan di seluruh spektrum politik. Media sosial diawasi dengan ketat.
Pendukung Sisi mengatakan langkah-langkah itu diperlukan untuk menstabilkan Mesir setelah kekacauan yang terjadi menyusul pemberontakan 2011.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pernyataan Ade Armando soal Polisik Dinasti Ditangani Serius oleh PSI
Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Advertisement
Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 65 Perusahaan
Dugaan Korupsi Bansos Kemensos, KPK Periksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Oknum Petinggi Partai Diduga Terlibat dalam Kasus Eks Mentan SYL
Jokowi Disebut Membuntuti Kampanye Ganjar, Ini Respons Istana
Advertisement
Erupsi Marapi: 30 Warga Melaporkan Orang Hilang, SAR Terus Lakukan Pencarian
Alasan Sepeda Motor dan Ojek Online Dilarang Masuk IKN
Ada Potensi Kerugian Negara Rp18,19 Triliun, Berikut 5 Fakta Temuan BPK
Penuhi Panggilan Penyidik Gabungan, Firli Dikawal Sejumlah Ajudan
Terjebak Banjir, Seorang Ibu dan Kedua Anaknya Dievakuasi
Advertisement
Penyidik Gabungan Periksa Firli Bahuri Hari Ini
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement
Akhir Tahun, Dinas Pariwisata Bantul Targetkan Rp3,5 Miliar PAD
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Dua Tersangka Korupsi di Kemenkumham Diperiksa KPK
- 1 Polisi Korban Letusan Gunung Marapi Masih Belum Ditemukan
- Sempat Viral, Akhirnya Aceh & UNHCR Punya Solusi untuk Rohingnya
- Badan Geologi: Rekomendasi PVMBG Terkait Marapi Harus Dipatuhi
- KemenPPPA Ajak Seluruh Pihak Bersinergi untuk Cegah Kekerasan Seksual
- Kementerian PUPR Selesaikan 99 Proyek Strategis Nasional selama 2023
- Pemerintah Diminta Siapkan PKMK untuk Penanganan Stunting
Advertisement
Advertisement
