Andre Rosiade Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Bulan Juli, Ini yang Akan Dibahas

Peserta pemilihan presiden 2019 Joko Widodo (kanan), dan Prabowo Subianto, bersalaman di sela-sela pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Jumat (21/9/2019). - Bisnis/Dwi Prasetya
03 Juli 2019 18:27 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA-- Politikus Gerindra Andre Rosiade menuturkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan dilangsungkan pada bulan Juli 2019. Apa poin utama yang akan dibahas keduanya jika bertemu?

Andre mengatakan selain untuk menurunkan tensi politik usai gelaran Pilpres dan putusan Mahkamah Kontitusi, ternyata ada pembicaraan khusus yang akan dibawa Prabowo saat menemui Jokowi nanti.

"Pak Prabowo akan bicara ada ratusan pendukung kami yang masih bermasalah. Ada yang ditahan, ada yang masih bolak balik dipanggil polisi, lalu ulama-ulama juga ada yang bermasalah," kata Andre di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Andre menuturkan, selama pelaksanaan Pemilu 2019 tercatat beberapa pendukung Prabowo - Sandiaga terjerat kasus hukum hingga ditetapkan tersangka dan harus mendekam di jeruji besi.

Terkait hal itu, bukan tidak mungkin nantinya Prabowo akan mengupayakan para pendukungnya dibebaskan melalui pertemuan dengan Jokowi.

"Mereka datang memohon ke Pak Prabowo untuk melepaskan keluarga, suami, orang tuanya yang ditahan. Ini PR (pekerjaan rumah) Pak Prabowo, ini tanggung jawab yang akan dilakukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo akan berjuang untuk membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang ada bermasalah itu," tutur Andre.

Ihwal pembicaraan Prabowo bersama Jokowi terkait hal tersebut apakah akan berujung pada permintaan penangguhan penahanan, Andre hanya berharap jika semuanya dapat diselesaikan dengan pendekatan politik.

"Ya tentu kita berharap dalam politik ini pihak pemerintah tidak melakukan pendekatan keamanan tapi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan pendektan politik," ujar Andre.

"Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan keamanan kecuali memang ada unsur pidananya. Kalau memang tidak ada unsur pidananya, harapan kita tentu dengan pendekatan politik ini yang akan dibicarakan," tandasnya.

Sumber : Suara.com