Advertisement
Politikus Nasdem Ingatkan PKB Jangan Terlalu Ngotot Minta Jatah Menteri
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja berjalan meninggalkan ruang konferensi pers di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. - ANTARA /Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Politikus yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan meski partainya memiliki kursi lebih banyak dari Partai Kebangkitan Bangasa (PKB), namun tidak akan meminta kursi menteri kepada Presiden terpilih Jokowi nantinya.
Menurutnya, tidak sepantasnya meminta 10 kursi ke Presiden Jokowi karena posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Advertisement
"Klaim itu tak terlalu tepat dan sebaiknya dikomunikasikan saja saat rapat dengan presiden terpilih secara langsung. Jadi tak perlu diungkapkan kepada publik," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2019).
Dia tidak membantah kalau masih terlalu dini untuk membicarakan soal posisi menteri. Akan tetapi, sebaiknya hal itu tidak diungkapkan di depan publik karena bisa saja PKB mendapatkan 12 kursi menteri nantinya.
BACA JUGA
“Tapi pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi dari pada kursi PKB di DPR," tegas politisi itu.
Untuk itu, dirinya meyakini bahwa jatah menteri untuk Nasdem akan bertambah. Tentu saja kursi yang ada bisa dipertahankan dan bahkan bisa bertambah lagi.
“Suara Nasdem lebih besar lagi sekarang, jadi kursi yang ada dipertahankan, dan Nasdem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dpertahankan, dan bisa dapat lagi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap PKB mendapat 10 menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi. Cak Imin berdoa agar PKB sukses dalam perolehan suara legislatif DPR RI dan diberikan amanah menjadi menteri.
"Moga-moga jumlah kursi yang diraih minimal 60 DPR, moga-moga yang jadi menteri minimal 10 menteri dari PKB," ujar Cak Imin.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wajah Steve Jobs di Koin Peringatan American Innovation
Korsel-AS Hampir Capai Kesepakatan Dagang
Mengenal Deepavali (Festival Cahaya) Dirayakan pada 20 Oktober 2025
Polres Metro Jakpus Kerahkan 1.743 Personel Amankan Demo BEM SI
Advertisement
Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
Heboh Misbakhun Tegur Purbaya, Begini Respons Golkar
Jadi Tersangka, Selebgram Lisa Mariana Dipanggil Polisi Hari Ini
Ruas Tol Jakarta-Cikampek Diperbaiki, Ini Titiknya
Kabur, Polisi Terus Buru Terpidana Mati Kasus Narkotika di Siak Riau
Advertisement
PSEL Disebut Salah Satu Strategi Menciptakan Ketahanan Energi Nasional
Kawasan Gunung Lawu Tak Masuk WKP Panas Bumi, Ini Alasannya
Polisi Tetapkan Lisa Mariana sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik
Siap-siap, Bansos untuk 35,04 Juta Penerima Akan Cair Senin Ini
Israel Tetap Bombardir Gaza Ditengah Gencatan Senjata
Advertisement
Mensos: Siswa Sekolah Rakyat yang Mengundurkan Diri Segera Diganti
Berita Pilihan
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
- Kawasan Gunung Lawu Tak Masuk WKP Panas Bumi, Ini Alasannya
- Polisi Tetapkan Lisa Mariana sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik
- Museum Louvre Dirampok, Sembilan Perhiasan Dibawa Kabur
Advertisement
Seorang Anak Meninggal Dunia Tertimpa Kentongan di Kedai Kopi
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Skor, H2H dan Susunan Pemain Liverpool vs MU Malam Ini
- Cuaca Panas, Waspadai Penyakit Ini Mengintai
- Polisi Kerahkan Puslabfor Selidiki Kebakaran Kapal Federal II
- Gunung Ibu Meletus, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 600 Meter
- Glagah Tropicolorun Sukses, Dispar Catat Peningkatan Kunjungan
- Buruh DIY Desak Revisi UU Ketenagakerjaan Berperspektif Gender
- Pengembangan Daerah Transmigrasi, Kementrans Anggarkan Rp300 Miliar
Advertisement
Advertisement
