Survei LKPI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 79,3 Persen
Survei LKPI mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3% pada semester I 2026.
Ma\'ruf Amin./Bisnis-Muhammad Ridwan
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019, Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengajak semua pihak untuk kembali bersatu.
Terkait rekonsiliasi, Maruf menyebut harus dilakukan namun tidak diharuskan dengan berbagi kursi menteri di pemerintahan.
"Saya kira rekonsiliasi tentu kita harus bersatu. Kan rekonsiliasi itu kata Pak Jokowi bilang tak berarti bagi-bagi kursi," kata Maruf Amin di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Maruf menerangkan, rekonsiliasi dilakukan untuk menyatukan langkah untuk bersama-sama membangun negeri.
"Kalau soal kursi itu lain lagi," kata Ma\'ruf.
Untuk diketahui, banyak pihak yang mengharapkan Jokowi - Maruf Amin dan Parabowo - Sandiaga segera melakukan pertemuan untuk rekonsiliasi pasca Pemilu 2019.
Mengenai siapa saja yang akan mengisi kursi kabinet di pemerintahan Jokowi yang kedua, Maruf menyebut hal itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi dan jika diperlukan akan dibicarakan bersama guna menerima masukan.
"Nanti pasti dibicarakan," ujar Ma\'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Survei LKPI mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3% pada semester I 2026.
Banyumas dan Kota Ipoh Malaysia menjajaki kerja sama pengelolaan sampah melalui pertukaran teknologi dan konsep zero waste to money.
Kuasa hukum Febrie Adriansyah mengungkap sembilan dugaan kejanggalan dalam proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung.
Donald Trump membuka peluang kesepakatan dengan Iran sebelum opsi militer diambil. Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz terus meningkat.
PM Thailand Anutin Charnvirakul menawarkan 36 kendaraan lapis baja amfibi AWAV untuk Korps Marinir TNI dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Harga Pertamax turun mulai Agustus 2026, tetapi selisih hampir Rp6.000 per liter dengan Pertalite dinilai masih memicu migrasi ke BBM subsidi.