Prabowo Siapkan 1.000 Perwira Cegah Karhutla di Daerah
Presiden Prabowo menyiapkan 1.000 perwira TNI-Polri ke daerah untuk memperkuat edukasi dan pencegahan karhutla.
Ma\'ruf Amin./Bisnis-Muhammad Ridwan
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019, Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengajak semua pihak untuk kembali bersatu.
Terkait rekonsiliasi, Maruf menyebut harus dilakukan namun tidak diharuskan dengan berbagi kursi menteri di pemerintahan.
"Saya kira rekonsiliasi tentu kita harus bersatu. Kan rekonsiliasi itu kata Pak Jokowi bilang tak berarti bagi-bagi kursi," kata Maruf Amin di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Maruf menerangkan, rekonsiliasi dilakukan untuk menyatukan langkah untuk bersama-sama membangun negeri.
"Kalau soal kursi itu lain lagi," kata Ma\'ruf.
Untuk diketahui, banyak pihak yang mengharapkan Jokowi - Maruf Amin dan Parabowo - Sandiaga segera melakukan pertemuan untuk rekonsiliasi pasca Pemilu 2019.
Mengenai siapa saja yang akan mengisi kursi kabinet di pemerintahan Jokowi yang kedua, Maruf menyebut hal itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi dan jika diperlukan akan dibicarakan bersama guna menerima masukan.
"Nanti pasti dibicarakan," ujar Ma\'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Presiden Prabowo menyiapkan 1.000 perwira TNI-Polri ke daerah untuk memperkuat edukasi dan pencegahan karhutla.
Ghost in the Cell karya Joko Anwar dikaitkan warganet dengan karhutla Kalimantan yang mencapai 750 hotspot pada 17–19 Agustus 2026.
Pelatih PSIM Jogja Jean-Paul van Gastel menyoroti persaingan internal skuad yang mulai menurun jelang kompetisi resmi bergulir.
Ruben Onsu dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian korban mencapai Rp3,5 miliar.
Pemain aktif dan mantan pemain mendesak perubahan di FIFA di tengah tekanan terhadap Gianni Infantino dan kontroversi FFE.
DPRD Bantul mendukung pengangkatan guru P3K penuh waktu pada 2027, tetapi meminta kepastian pendanaan agar APBD tetap sehat.